Penetapan Harga BBM Dinilai Tak Efektif

"Memang praktek di negara lain seperti Singapura, Malaysia menerapkan, tapi di Indonesia informasi ini asimetris. Yang kita terima di Jakarta beda di penduduk Papua," paparnya.

Wiko mengaku, persoalan mekanisme harga pasar pernah disampaikan di parlemen. Menurutnya, sebaiknya pemerintah menetapkan harga tertinggi dan harga terendah sebagai solusi agar para pelaku pasar mempunyai perkiraan terhadap usahanya.

"Waktu itu saya menganjurkan, oke kita hapus subsidi. Tapi ada semacam patokan harga terendah dan tertinggi. Sehingga pelaku usaha bisa melihat bahwa ada patokan harga misalnya. Harga bensin dipatok harga terendah Rp 6.500 dan tertinggi Rp 7.500. Sehingga ada bayangan," ujarnya.

Kebijakan pencabutan subsidi BBM, kata Wiko memang perlu dilakukan mengingat menguras ruang fiskal negara yang mencapai sekitar Rp 300 Triliun. "Kalau terus dilakukan fiskal Indonesia enggak sehat," ujarnya

(Rizkie Fauzian)