"Hak preogratif Presiden, siapa pun tentu harus siap kan," ungkap Sofyan saat ditemui di Kantornya, Rabu (6/5/2015).
Menurutnya, jabatan menteri yang diberikan Presiden hanya sebuah kehormatan. Sehingga membongkar pasang posisi menteri sudah menjadi hak Jokowi.
"Karena Menteri bukan hak dan kewajiban tapi kehormatan kalau presiden enggak percaya lagi sama menteri karena enggak perform dan reshuffle itu hak perogratif presiden karena presiden punya janji ke masyarakat dan presiden dapat mandat dari masyarakat," tukasnya.
Seperti diketahui, isu reshuffle kabinet sudah muncul beberapa waktu lalu. Isu reshuffle kabinet Jokowi muncul sejak keluarnya survei Poltracking, di mana masyarakat yang menjadi responden menilai sangat butuh adanya perombakan kabinet.
Beberapa menteri seperti Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang disebut-sebut harus segera di-reshuffle.
(Rizkie Fauzian)