4 Ribu Pegawai Industri Alat Berat Terkena PHK

JAKARTA - Pengurus Asosiasi Alat Besar Indonesia (Hinabi) melaporkan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengenai jumlah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang mencapai total 4.000 pegawai.

Hal ini dikarenakan, produksi yang menurun. Untuk itu, Hinabi meminta Jokowi untuk mendukung dan membuat kebijakan yang mendukung industri alat berat dan penunjangnya.

Ketua Hinabi Jamaluddin mengatakan, pihaknya lebih mengedepankan bahwa kondisi saat ini adalah dimana produksi sedang drop. Hinabi memiliki kapasitas produksi 10.000 per tahun, dan sekarang hanya terpakai 40 persen-50 persen, sehingga efeknya adalah ke industri pendukung.

"Dimana kita pun telah mengurangi karyawan lebih kurang 4.000. Ini dampak negatifnya," kata Jamaluddin usai bertemu dengan Presiden Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (15/10/2015).

Jamaluddin menambahkan, dengan keadaan tersebut, pihaknya mengajukan beberapa permintaan ke Presiden Jokowi. Salah satunya yang dibicarakan oleh Menteri Perindustrian Saleh Husin mengenai harmonisasi bea masuk. Sebenarnya tarif bea masuk ada tarifnya, tetapi dengan Free Trade Aggrement (FTA), dia menjadi 0 persen, dan ini tidak akan kompetitif dengan bea masuk dari komponen.

"Itu yang kita minta ditinjau, kemudian beberapa hal yang kita minta adalah, bagaimana lebih mengutilisasi industri dalam negeri, di mana ada peraturan, atau ditinjau aturan yang ada mengenai impor alat berat," sambungnya.

Pengaturan impor alat berat ini, diharapkan pihaknya agar memperhatikan produksi dalam negeri. Terlebih lagi, ada beberapa alat berat yang dapat diproduksi oleh industri dalam negeri.

"Harapan kami adalah, apabila alat berat itu diproduksi di Indonesia, tolong dicek lagi regulasi untuk impor alat beratnya. Jadi hal ini agar industri dalam negeri tetap tumbuh dengan baik," tegasnya.

"Juga kami menyampaikan tentang industri maritim," paparnya.