Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Kantor Wakil Presiden Bambang Widianto mengatakan tarif pajak yang dibebankan kepada penguasa modal (capital) dan tenaga kerja (labours) harus lebih adil.
Selama ini, kata Bambang, pajak yang dikenakan kepada "capital" lebih rendah dibanding kepada "labours".
"Ini secara struktural harus dibenarkan," kata dia.
Dia mencontohkan, Brazil pada awal dekade 2000-an pernah menderita rasio gini hingga 0,59. Akhirnya Brazil fokus pada dua program yakni anggaran fiskal untuk perlindungan sosial dan perluasan akses pendidikan.
"Akhirnya, rasio gini turun menjadi 0,52. Namun itu juga dalam 6-7 tahun," ujarnya.
(Fakhri Rezy)