Daftar Kontroversial Proyek Reklamasi, dari Izin hingga Pencurian Pasir

Kontroversi yang terakhir adalah peraturan daerah belum disahkan tetapi reklamasi dan pembangunan di atasnya sudah berjalan. Banyak hal yang ditabrak, seakan persoalan regulasi bukan masalah. (Baca juga: YLKI: Hati-Hati Beli Properti di Area Reklamasi)

"Praktik-praktik seperti ini harus kita lawan. Jakarta bukan punya mereka," ujarnya.

KPK telah menetapkan Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta M Sanusi, Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja dan seorang karyawan dalam dugaan suap terkait Rancangan Peraturan Daerah Rencana Wilayah Zonasi Pesisir Pulau-Pulau Kecil dan Rencana Tata Ruang kawasan Strategis Pantai Utara.

(Rizkie Fauzian)