Direstui Jokowi, Menpan-RB Tetap 'Pecat' PNS Secara Bertahap

JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi menjelaskan, anggaran belanja pegawai pemerintah saat ini relatif sudah cukup besar, sudah mencapai 33,8 persen di nasional. Sementara ada 240 pemerintah daerah yang anggaran belanja pegawainya bahkan di atas 50 persen. Karena itu, tidak mungkin dalam jangka panjang tidak mengendalikan belanja pegawai.

“Akan menjadi bom waktu karena belanja pegawainya akan terus membengkak, membayar pensiun juga akan terus membengkak. Kita tidak ingin pemerintah Indonesia suatu saat ini terbebani dengan belanja pegawai yang demikian besar,” kata Yuddy seperti dilansir Setkab, Jakarta, (7/6/2016)

Atas pertimbangan itu, menurut Yuddy, Kementerian PAN-RB melakukan simulasi kebijakan, kira-kira berapa jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ideal untuk memenuhi pelayanan Indonesia dan menjalankan pemerintahan.

“Kami mensimulasikan bahwa jumlah PNS Indonesia ini kira-kira 1,5 persen persen dirasakan cukup memadai dengan bantuan teknologi. Kalau penduduk 250 juta, 1,5 persen kira-kira 3,5 juta. Sekarang PNS kita ada 4,5 juta orang maka secara simulasi kita kelebihan 1 juta,” jelas Yuddy.

Menurut Menteri PAN-RB, menguranginya kelebihan jumlah PNS itu tentu bisa dilakukan dengan kebijakan rasionalisasi dan redistribusi sebagaimana disarankan oleh Wakil Presiden dan tadi disampaikan kembali oleh Presiden. Ia setuju, tentu tidak secara drastis dilakukan apalagi dalam situasi yang seperti ini, tidak boleh menimbulkan keguncangan.