TOP OF THE WEEK: Tomy Winata Datangi Luhut hingga Kehati-hatian Sri Mulyani

Tambal Sulam Defisit, Pemerintah Cari Utang Lagi Rp12 Triliun

Pemerintah akan melakukan lelang Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Rupiah untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2016. Ditargetkan, dalam lelang kali ini akan diperoleh dana sekira Rp12 triliun.

Melansir keterangan yang diterbitkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), ada lima SUN yang akan dilelang, dengan setelmen akan dilakukan pada 15 September 2016. Berikut adalah rincian dari SUN yang akan dilelang:

SPN12170914 (New Issuance) jatuh tempo pada 14 September 2017. Seri FR0061 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2022 dengan kupon sebesar 7 persen. Seri FR0059 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2027 dengan kupon sebesar 7 persen.

Seri FR0073 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Mei 2031 dengan kupon sebesar 8,75 persen. Seri FR0067 (Reopening) jatuh tempo pada 15 Februari 2044 dengan kupon sebesar 8,75 persen.

Adapun alokasi pembelian non-kompetitif untuk seri SPB yakni sebesar maksimal 50 persen dari yang dimenangkan. Sementara untuk seri FR yakni maksimal 30 persen dari yang dimenangkan

Subsidi Gas Dipangkas, Sri Mulyani: Kita Akan Hati-Hati

Dalam rapat kerja (raker) antara Komisi VII DPR RI dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) beberapa waktu lalu, disepakati soal jatah elpiji bersubsidi tabung 3 kilo gram (kg) untuk RAPBN 2017 sebesar 7,096 juta metric ton (mt). Angka tersebut lebih tinggi bila dibandingkan dengan APBNP 2016 yang dipatok 6,25 juta mt.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, hal ini memang akan menimbulkan dampak bagi inflasi di daerah. Namun, pemerintah sangat berhati-hati menerapkan kebijakan ini karena juga sedang mempertimbangkan kaitannya dengan tarif dasar listrik.

"Kalau yang subsidi gas dan yang lain-lain kan sesuai dengan APBNnya saja, kalau yang listrik kan belum dilaksanakan. Jadi pemerintah akan hati-hati untuk menempatkan keseimbangan antara menjaga inflasi di satu sisi, dan komitmen untuk mempertahankan subsidi," ujarnya di New Priok Container Terminal, Jakarta.

Nantinya subsidi sektor energi memang akan tetap diberikan. Namun, pemerintah akan memberikan subsidi secara lebih ketat kepada masyakarat yang lebih membutuhkan.

"Tapi dalam bentuk yang lebih tepat, langsung ke sasaran," tutupnya.

(Dani Jumadil Akhir)