Komunikasi Langsung Jadi Kekuatan Pemerintahan Jokowi-JK

JAKARTA - Oktober 2016, tepat dua tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Ketua Panitia Rembuk Nasional 2016 Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan, komunikasi langsung menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi-JK.

Selain itu, lanjut Rosan pemerintahan Jokowi-JK juga kerap mendengar langsung berbagai keluhan, masukan, dan kritikan para pemangku kepentingan lainnya.

“Mendengar dan berkomunikasi langsung dengan para pemangku kepentingan menjadi kekuatan pemerintahan Jokowi-JK," jelas Rosan pada acara Rembuk Nasional 2016 di Grand Sahid Hotel, Jakarta, Senin (24/10/2016) malam.

Sejak dilantik sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, pada 20 Oktober 2014, berbagai gebrakan dilakukan pemerintahan Jokowi‎-JK, di antaranya, menerbitkan Paket Kebijakan Ekonomi I-XIII, program pengampunan pajak (tax amnesty), dan reformasi hukum.

"Capaian ini menjadi landasan untuk menyelenggarakan Rembuk Nasional 2016. Syukurlah, animo masyarakat sangat tinggi untuk mengikuti Rembuk Nasional," tambah Rosan.

Rosan yang juga Ketua Umum Kadin Indonesia, mengungkapkan, Rembuk Nasional 2016‎ yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi, analis, lembaga swadaya masyarakat, pengusaha, relawan Jokowi-JK, dan masyarakat secara keseluruhan, menyoroti secara mendalam pemerintahan Presiden Jokowi-JK, baik di bidang ekonomi, bisnis, keuangan, pembangunan infrastruktur, pendidikan vokasi, sosial, budaya, politik, hukum, dan keamanan.

Disebutkan, selama dua tahun, Jokowi-JK dinilai berhasil meletakkan fondasi kokoh pembangunan nasional dengan menjalankan pemerintahan yang mengacu pada Program Nawacita.

‎"Ada 63 rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden Jokowi," imbuhnya.

Disebutkan, ke-63 ‎rekomendasi itu berasal dari tujuh bidang. Pertama, bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan. Kedua, politik, hukum, dan keamanan (Polhukam). Ketiga adalah kemaritiman.

Keempat, pendidikan vokasi dan sumber daya manusia (SDM). Kelima pariwisata dan industri kreatif. Keenam, infrastruktur, konektivitas, dan lingkungan hidup. Ketujuh adalah sosial, budaya, dan pencapaian daerah.

Sementara itu, di bidang ekonomi, bisnis, dan keuangan, peserta Rembuk Nasional 2016 menyampaikan tujuh rekomendasi agar dapat mendorong percepatan reindustrialisasi di Indonesia.

Rekomendasi pertama adalah terkait penyederhanaan perizinan di sektor industri. Saat ini, birokrasi pengurusan izin masih berbelit-belit. Misalnya, pengurusan izin usaha perhotelan, di mana izin lift, genset, dan domisi masih diurus sendiri-sendiri.

Kedua‎, perbaikan dan harmonisasi tarif. Ketiga, pembangunan infrastruktur. Keempat, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang sesuai kebutuhan sektor industri. Kelima, pembiayaan reindustri.

Keenam, pengembangan sektor pangan ‎melalui reindustrialisasi. Ketujuh, sinergitas antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan kalangan swasta.

(Dani Jumadil Akhir)