Wow, Kota Ini Siap Bangun 3.000 Unit Rumah Layak Huni di 2017

"Masalah ini harus menjadi catatan kritis dalam raker ini, mengingat kepercayaan dan tanggung jawab yang diberikan negara dan masyarakat selaku pimpinan daerah ini bersama Gubernur Maluku Said Assagaff untuk memperhatikan masalah kesejahteraan terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat," ujar Wagub.

Masalah tersebut, lanjutnya, perlu dijawab dengan kerja keras, bergerak cepat dan bertindak tepat sesuai dengan trilogi bidang pekerjaan umum (PU) dengan disertai dedikasi, loyalitas dan akuntabilitas yang tinggi.

Karena itu, penyiapan infrastruktur kawasan permukiman harus direkayasa sedemikian rupa sehingga mampu membangkitkan minat masyarakat untuk mewujudkan pembangunan perumahan secara swadaya, termasuk pihak pengembang dalam rangka percepatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Maluku.

Menyangkut kewenangan penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang merupakan kewenangan Pemerintah Pusat, sesuai UU Nomor 23 tahun 2014, Wagub menegaskan, hal tersebut berbanding terbalik, mengingat realitas di lapangan memperlihatkan bahwa Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) justru berada di daerah.

"Strateginya adalah bagaimana masing-masing daerah memperjuangkan sebanyak mungkin alokasi anggaran dan formasi pendanaan untuk pembangunan atau penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini yang mesti digenjot secara khusus," tandasnya.

(Raisa Adila)