”Ada sekitar 15 program prioritas yang disusun oleh pemerintah pusat, di mana tidak semua program itu sesuai dengan kebutuhan masyarakat kami. Maka kami sedikit mengubah pendekatan pengelolaan keuangan dengan berbasis pada masalah yang kami hadapi di Bojonegoro,” jelasnya. Salah satu hal prinsip dalam model money follows problems, lanjut Kang Yoto terletak pada upaya aparatur pemerintah untuk menampung setiap keluhan dari warga masyarakat.
Di Bojonegoro upaya menampung keluhan masyarakat ini dilakukan dengan banyak cara baik melalui forum pengajian, dialog warga setiap Jumat, hingga membuka saluran pengaduan resmi melalui short message service (SMS) maupun telepon. ”Saya pun memberikan nomor pribadi kepada warga yang hendak memberikan pengaduan atas masalah mereka,” katanya.
Dari berbagai pengaduan warga inilah, kata Kang Yoto akhirnya di Bojonegoro ditetapkan lima program prioritas yakni infrastruktur jalan, layanan kesehatan, pendidikan, program pertanian, dan pembangunan sarana irigasi.
Program ini jauh lebih sedikit dibandingkan 15 program prioritas nasional. ”Dengan program yang lebih ramping maka anggaran daerah pun bisa lebih bisa dioptimalkan untuk menyejahterakan warga,” katanya.
Sementara itu Pengamat Kebijakan Publik Universitas Airlangga (Unair), Gitadi Tegas menilai kepemimpinan Bupati Bojonegoro Suyoto cukup baik. Bahkan bisa dikatakan salah satu kepala daerah yang menonjol di Indonesia. ”Sebenarnya ketika bekerja baik kan hal biasa. Tapi di tengah kondisi banyak pemimpin yang korup, dia jadi salah satu kepala daerah yang bekerja baik,” ungkapnya.
(Rizkie Fauzian)