Pemerintah Akan Bentuk Tim Lawan Resolusi Eropa soal Sawit

JAKARTA - Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian segera membentuk tim untuk melawan resolusi yang dikeluarkan Parlemen Uni Eropa terkait produk sawit. Dalam resolusi tersebut, Parlemen Uni Eropa menganggap sawit sangat erat kaitannya dengan isu pelanggaran HAM, korupsi, pekerja anak, deforestasi, dan penghilangan hak masyarakat adat.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Bidang Perekonomian Musdalifah Mahmud mengungkapkan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution telah menyampaikan kepadanya bahwa melawan argumen Parlemen Uni Eropa tidak bisa hanya dengan mengeluarkan aksi protes.

Indonesia perlu menyiapkan argumen berdasarkan data kuat, guna membuktikan bahwa produk sawit Indonesia tidak seperti yang dituduhkan. "Pak Menko sudah sampaikan menghadapi resolusi tidak hanya bicara. Tapi harus sampaikan bukti," katanya dalam diskusi di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Dia membantah jika sawit disebut sebagai penyebab deforestasi. Menurutnya, sawit justru berkontribusi dalam menyumbangkan oksigen untuk masyarakat dunia.

"Dan karena prinsipnya tanaman itu sudah tua ya jadi harus diganti. Daripada ambruk sendiri. Jadi diganti tanaman yang punya nilai ekonomis. Dan yang paling cocok di negara kita adalah perkebunan," imbuhnya.