Bisakah Proyek Strategis Nasional Selesai 100% pada 2019?

JAKARTA - Pembangunan infrastruktur saat ini tengah gencar dilakukan oleh pemerintah. Namun, butuh waktu yang tak sebentar untuk menyelesaikan proyek pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, pembangunan infrastruktur memakan waktu yang tidak sebentar. Dia mencotohkan, proyek listrik 35.000 megawatt (mw). Menurutnya, saat ini ada kontrak Power Purchase Agreement (PPA) sebesar 6.000 mw yang belum diteken, namun sudah ada 29.000 mw yang mulai bangun atau baru financial closing.

"Antara mulai bangun dan selesai bangun, bisa bertahun-tahun lagi. Karena kompleks pembangkit listrik itu lama dibangunnya," katanya di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra IV Nomor 17, Jakarta Selatan, Senin (26/6/2017).

Selain pembangunan pembangkit listrik, pemerintah telah memiliki daftar proyek prioritas lainnya yang masuk proyek strategis nasional (PSN). Beberapa di antaranya adalah pembangunan bandar udara hingga jalan tol.

"Misalnya di Yogya, sudah berapa tahun? Jadi kalau ditanya, ini pembangunannya masih (berjalan). Ya memang masih berjalan semuanya dan memang setiap tahun, kita itu me-review PSN, dan tahun lalu PSN bulan Februari-Maret tahun lalu jumlahnya 225 (PSN), tambah satu program listrik," jelasnya.

Pemerintah pun menargetkan proyek ini dapat selesai tepat waktu pada 2018. Sayangnya, untuk mencapai target ini tak semudah membalikkan telapak tangan. Menurut Darmin, terdapat beberapa proyek yang kemungkinan akan terus dibangun hingga 2019 atau selanjutnya karena belum rampung.

"Tapi seperti listrik 35.000 mw, mungkin sampai tahun 2020 sekian masih ada pembangunan 35.000 mw. Tapi sebagian sudah selesai dari sini sampai 2019, yang namanya bendungan, itu lama. Bebasin lahan saja tarik menarik dengan masyarakat. Jadi enggak usah dibayangkan bahwa PSN itu dalam satu titik waktu selesai semua. Itu akan jalan terus. Ada yang tambah, selesai, di-drop," jelasnya.

Menurut Darmin, pemerintah akan selektif untuk menambah jumlah PSN pada 2018. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat fokus menyelesaikan PSN yang saat ini telah ditetapkan.

"Masa ditambah terus sampai 2019, kapan dibuatnya. Jadi salah satu syarat proyek infrastruktur itu masuk PSN kalau bisa mulai dibangun tahun 2018. Itu sebabnya tahun depan mungkin tidak ada penambahan PSN walaupun setiap enam bulan pada dasarnya kita review. Kalau penambahan satu, dua ya enggak apa-apa," tutupnya.

(Martin Bagya Kertiyasa)