Gantikan Rini Soemarno, Sri Mulyani Ajukan Tambahan PMN Rp2,3 Triliun

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati kembali menggantikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Sri Mulyani hadir untuk pembahasan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL) tahun 2017 Kementerian BUMN.

Raker dimulai pukul 11.45 WIB dan dipimpin oleh Ketua Komisi VI DPR RI, Teguh Juwarno di Ruang Rapat Komisi VI, Jakarta. Dalam rapat kali ini, Menkeu mengajukan efisiensi anggaran belanja barang di Kementerian BUMN.

Selain itu, Menkeu juga meminta persetujuan penambahan anggaran untuk Penyertaan Modal Negara (PMN) baik tunai dan nontunai sekira Rp2,379 triliun. Adapun usulan anggaran diminta untuk PMN yang akan diberikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) dan untuk PT Djakarta Lloyd (Persero).

"Dalam RAPBNP 2017 kami minta persetujuan anggaran untuk PMN tunai kepada PT KAI Rp2 triliun dan PMN nontunai ke PT Djakarta Lloyd Rp379,3 miliar," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Jakarta, Kamis (13/7/2017).

Selain itu, Menkeu menjelaskan meminta persetujuan setelah sebelumnya pada 12 Juli 2017, Badan Anggaran telah membahas dengan pemerintah dalam agenda asumsi dasar APBN-P 2017. Pembahasan juga melihat porsi pendapatan, defisit, dan postur pembiayaan RAPBN-P 2017.