Bangun LRT dan MRT untuk Asian Games, Anggaran Perubahan DKI Jakarta Rp71,7 Triliun

JAKARTA - APBD Perubahan DKI Jakarta 2017 diprioritaskan untuk infrastruktur pendukung Asian Games 2018, salah satunya proyek light rail transit (LRT) Velodrom-Kelapa Gading. Usulan alokasi anggaran pembangunan LRT sebesar Rp3,5 triliun.

Kemudian, proyek mass rapid transit (MRT) sebesar Rp3,9 triliun. Belum lagi kegiatan-kegiatan penanganan banjir, pendidikan, serta kesehatan yang porsinya lebih dari 10% total anggaran. APBD Perubahan diperkirakan sebesar Rp71,7 triliun.

“Pembahasan APBD Perubahan masih dalam jadwal yang ditetapkan dalam aturan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kami akan sisir satu per satu,” ujar Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati.

Untuk kenaikan gaji DPRD DKI, Pemprov DKI sudah menyiapkan anggaran maksimal sebesar Rp8 miliar untuk 3-4 bulan atau sampai akhir tahun. Kenaikan gaji tersebut seharusnya secara simultan langsung diberikan setelah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang dibahas saat ini rampung.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, draf Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUAPPAS) Perubahan 2017 masih dicermati lantaran dana yang dibutuhkan belum seimbang dengan usulan kegiatan.

Dia menjadwalkan, dalam pekan ini draf KUA-PPAS diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI agar segera dijadikan RAPBD Perubahan dan Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan. “Masih kurang Rp500 miliar untuk mengakomodasi seluruh usulan kegiatan di perubahan. Kami akan bahas sama-sama pada Senin-Selasa (24-25 Juli 2017). Setelah itu, penginputan. Kalau sudah selesai, kami dorong ke Banggar DPRD,” ujar Saefullah.

Ketersediaan anggaran saat ini baru sebesar Rp71 triliun. Sementara rencana kegiatan yang dibutuhkan sebesar Rp72 triliun dan akan dipatok pada angka Rp71,7 triliun pada pembahasan bersama dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengimbau Pemprov DKI tidak terburu- buru dan tidak mengusul4kan kegiatan di luar target pendapatan. Sebab, hal tersebut akan memperlambat pembahasan dan akibatnya kegiatan prioritas terhambat oleh ketersediaan waktu penggunaan anggaran perubahan yang umumnya hanya sekira 4-5 bulan.

Wakil Ketua Banggar DPRD DKI itu juga mendukung program prioritas Asian Games pada APBD Perubahan 2017. Namun, dia belum tentu menyetujui usulan kegiatan yang dananya melebihi kebutuhan. Dia meminta perangkat daerah atau badan usaha milik daerah (BUMD) yang mengusulkan kegiatan menyiapkan proposal sekaligus penjelasan kajian secara detail.

(Rizkie Fauzian)