Terapkan Kewajiban Struktur dan Skala Upah, Pemerintah Dinilai Lindungi Tenaga Kerja

Menurutnya, stuktur dan skala upah wajib disosialisasikan pengusaha ke pekerja, maka pekerja juga akan mendapatkan jaminan dan kepastian promosi jabatan dan kenaikan upah berdasarkan kinerjanya.

“Sementara bagi pengusaha, dia bisa melihat posisinya di market dan ke depannya akan berpengaruh langsung ke kesejahteraan karyawan,” tutur Kiki.

Namun, dia tidak menampik akan ada tambahan beban operasional bagi pengusaha untuk membuat stuktur dan skala upah. Hal ini juga terkait dengan profesionalitas pengusaha dalam menyiapkan sistem evaluasi kinerja (performance appraisal) dan promosi, serta upaya untuk meningkatkan kapabilitas karyawan.

Sekadar informasi, instruksi ini tertuang dalam Peraturan Menteri tenaga Kerja (Permenaker) No. 1 Tahun 2017 tentang Struktur dan Skala Upah, yang efektif berlaku sejak 21 Maret 2017. Beleid ini menegaskan bahwa pengusaha wajib menyusun struktur dan skala upah dengan memerhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi.

Kriteria pengusaha yang ditentukan dalam Permenaker No.1 Tahun 2017 meliputi individu, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun pihak lain, yang mempekerjakan minimal 10 orang pekerja atau buruh. Kriteria pengusaha ini mengacu pada Pasal 108 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.