Terapkan Kewajiban Struktur dan Skala Upah, Pemerintah Dinilai Lindungi Tenaga Kerja

Struktur dan Skala Upah  ditetapkan oleh Pimpinan Perusahaan dalam Bentuk Surat Keputusan. Struktur dan Skala Upah harus dilampirkan pada saat pendaftaran, perpanjangan atau pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan, dengan  diperlihatkan  kepada pejabat terkait.

Permenaker ini juga dilengkapi dengan lampiran struktur dan skala upah dengan menggunakan 3 (tiga) metode, yakni Metode Ranking Sederhana, Metode Dua Titik, dan Poin Faktor.

Bagi pengusaha yang tidak menyusun stuktur dan skala upah serta tidak memberitahukan kepada pekerjanya akan dikenai sanksi administrative yang diatur dalam Permenaker No. 20 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Sanksi Administratif Peraturan Pemerintah 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Sanksi administratif tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, bahkan penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi.

(Martin Bagya Kertiyasa)