"Ya tapi kan kita mitra dengan DPR, Komisi VI, mereka waktu itu kan ada raker. Bertanya-tanya soal pembentukan holding. Tentunya kita ingin menyelesaikan itu," ungkapnya.
Pemerintah pun mengharapkan masukan dari DPR RI terkait program holding BUMN ini. Dengan begitu, rencana pembentukan BUMN ini dapat lebih matang sebelum dieksekusi pada berbagai sektor.
"Jadi mereka mengusulkan setelah reses ini kita akan raker untuk itu. Kemudian kita maju terus, tentunya kalau komisi VI ada usulan yang masukan di situ," ungkapnya.
Namun, sama seperti rapat kerja sebelumnya, Rini masih tak dapat melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI. Posisi Rini pun masih tetap digantikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Belum, jadi nanti di Menteri Keuangan. Masih yang ditunjuk oleh Bapak Presiden untuk mewakili BUMN," tukasnya.
(Dani Jumadil Akhir)