JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Dirjen PRL), Brahmantya Satyamurti Poerwadi. Pembahasan mengenai garam ini dilakukan di Kantor Kemenko Maritim.
Setelah melakukan rapat lanjutan ini, Menko Luhut mengaku bahwa di seluruh Nusa Tenggara Timur (NTT) nantinya akan terintegrasi untuk pembuatan garam. Jadi, tidak hanya ada pabrik, tapi juga akan dibangun industri pengolahannya.
"Semuanya terintegrasi. Semua kementerian terkait sudah hadir, nah kita sudah menginventarisasi, kita punya tanah 22.000 ha yang bisa ditanami dibuat garam. Garam itu sudah sebagian dibuat, tapi tidak pakai teknologi yang bagus. Sehingga kualitas garamnya mungkin 80%. Harusnya kan 94%-97%," ungkap Luhut di kantornya, Jakarta, Senin (14/8/2017).
Menurutnya, untuk menghasilkan garam dengan kualitas baik, sekarang ini Badan Pengkajian Penerapan Teknologi (BPPT) sudah menyiapkan teknologi yang bagus. Dalam rapat tersebut, pihaknya dan PT Garam telah sepakat menyusun program selama seminggu ini dan rencana kerjanya.
"Jadi kita berharap Selasa depan mereka sudah datang dengan konsep berapa lama itu bisa mulai beroperasi atau mulai construction-nya. Dan kapan kira-kira kita bisa menghentikan impor. Kemudian berapa struktur cost dari produksi garam, dan petani tidak boleh dirugikan," jelasnya.
"Kemudian implementasi yang dikembangkan oleh BPPT. Itu tadi sudah dibicarakan. Saya pikir strateginya, konsepnya, implementasinya bisa dilihat minggu depan," tukasnya.
(Fakhri Rezy)