Bisa Rusak Harga, Pemerintah Diminta Stop Impor Garam saat Puncak Panen Petani

JAKARTA - Kelangkaan garam yang sempat terjadi akhir-akhir ini seakan mengingatkan semua pihak untuk segera menata kembali aspek industri dan perdagangannya. Apalagi pemerintah terpaksa harus mengambil garam dari negara luar. 

Padahal, garis pantai Indonesia sangatlah panjang. Sehingga seharusnya Indonesia bisa memproduksi sendiri garam tersebut. 

Wakil Ketua Umum Bidang Kelautan dan Perikanan Yugi Prayanto mengatakan, dirinya mengapresiasi keputusan pemerintah mengimpor 75.000 ton garam konsumsi. Namun, dirinya juga meminta kepada pemerintah untuk menghentikan impor saat petani garam dalam negeri sudah memasuki puncak produksi.

Baca Juga:

• Gunakan Teknologi Baru, Panen Garam Dipangkas dari 2 Minggu Jadi 4 Hari!

• Ini Hasil Berkumpulnya Menko Maritim, Menteri ATR, dan KKP soal Garam!

Hal itu agar tak membuat harga garam yang anjlok bisa menyengsarakan petani garam lokal. Oleh karena itu, pemerintah harus menyiapkan sistem distribusi garam yang lebih baik sehingga tidak merugikan petani lokal.

"Pada saat itulah, kita harapkan pemerintah lebih bijaksana untuk berpihak kepada para petani garam. Bagaimanapun produksi dalam negeri harus tetap diperhatikan," ujarnya di sela-sela Diskusi Garam di Menara Kadin, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Baca Juga:

• Ambil Lahan 3.700 Ha, PT Garam Diminta Bahas Secara Business to Business

• Wih, Sofyan Djalil Segera Layangkan Surat Peringatan soal Lahan Garam di NTT

Menurut Yugi, sistem proses produksi garam di Indonesia yang masih sistem evaporasi membuat produksi garam tidak menentu. Maka akan sangat wajar, jika kelangkaan terjadi saat musim hujan tiba. 

"Pemerintah harus bisa menginventarisasi hal itu dengan dukungan perluasan lahan di daerah-daerah yang cocok untuk tambah garam hingga penerapan teknologi yang tepat," jelasnya.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)