MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia menyebut Joko Widodo (Jokowi) sebagai Presiden pertama sejak era kemerdekaan yang memiliki fokus dalam kebijakan membangun infrastruktur di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari jumlah anggaran yang terus naik setiap tahunnya.
Dari data yang diketahuinya, Hipmi mencatat pembangunan infrastruktur dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 dianggarkan sebesar Rp409 triliun. Jumlah ini lebih tinggi dari 2016 yang hanya sebesar Rp388 triliun.
"Kita harus jujur untuk bicara fakta bawa infrastruktur di era Presiden Jokowi terbangun begitu banyak. Harus jujur juga, bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada Presiden yang punya political seperti dia," ungkapnya dalam acara "Teropong Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Rezim Jokowi JK", di Hotel Ibis Budget Menteng, Jakarta, Senin (21/8/2017).
Baca juga: Dapat Anggaran Rp106,9 Triliun, Menteri PUPR: Bukan Bangga Ini Amanah
Menurut dia, tidak ada sebuah negara dengan perekonomian yang maju tidak memikirkan infrastrukturnya. Artinya perekonomian tumbuh bisa karena ditopang infrastruktur.
"Harus jujur kalau infrastruktur Indonesia ketinggalan. Biaya logistik saja 60% dari HPP. Sehingga memang infrastruktur ini harus dibangun secara masif,"ujarnya.
Sebagai penanggung jawab pembangunan infrastruktur negara,Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, dalam RUU APBN 2018 PU dialokasikan dana sebesar Rp106,99 triliun. Untuk membelanjakan uang negara PUPR akan fokus dalam pembangunan tiga bidang dari lima bidang infrastruktur yang dibangun. Ketiga infrastruktur yakni bidang transportasi darat, irigasi dan perumahan.
Baca juga: Motor Dibatasi, Infrastruktur Transportasi Umum Jalan Sudirman hingga Rasuna Said Harus Diperbaiki!
"Jadi ketiga itu di bawah PU. Dua lainnya, infrastruktur energi dan komunikasi itu di bawah ESDM dan Kominfo," ujarnya.
Dari indikasi sekira Rp106,99 triliun, Basuki mengatakan, belanja modal akan dialokasikan sebesar 85% dan sisanya untuk belanja barang. Dari belanja modal ini, PUPR akan melakukan pengerjaan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pelaksanaan.
"Dari indikasi ini dialokasikan pada konektivitas Rp41 triliun, ini untuk membangun atau memelihara jalan 46 ribu km, dan 864 km. Kemudian untuk diselesaikan jalan perbatasan di Kalimantan, Trans Papua, perbatasan di Papua, dan jalan nasional lainnya dan mendukung pelabuhan Jambi, Riau, di bangun oleh Kemenhub, dan Jalan akses kami,"ujarnya.
Baca juga: Dapat Penghargaan Pembangunan Infrastruktur, Menteri Basuki 'Bayar' dengan Main Drum
Kemudian untuk sektor sumber daya air, Basuki mengatakan, PUPR akan meningkatkan ketahanan pangan dengan meningkatkan ketahanan air. Di mana dari 49 dokumen pembangunan 19 di antaranya akan dibangun bendungan baru tahun ini. Untuk 2018 akan dibangun 47 bendungan.
"Kita punya 230 bendungan, 31 termasuk Jatigede sudah tampung. Tapi dengan bedungan baru baru bisa mengairi 11% dari 7,3 sawah atau baru 900 ribu hektar lahan. Ini akan ditingkatkan. Kemudian kita juga bangun 54 ribu hektar,"ujarnya.
(Rizkie Fauzian)