Paket Kebijakan Jilid XVI Diluncurkan Besok, Ini Bocorannya!

JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution akan meluncurkan paket kebijakan ekonomi jilid XVI. Peluncuran Paket Kebijakan ini akan dilakukan pada Kamis, 31 Agustus 2017.

"Yang penting barangkali paketnya mau diumumkan besok," kata Darmin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2017).

Hanya saja, paket kebijakan ini kemungkinan tak akan diluncurkan di Istana Kepresidenan. Paket kebijakan ini kemungkinan diluncurkan usai acara di Bursa Efek Indonesia.

"Mungkin enggak di sini (istana) barangkali. Karena besok ada acara di bursa efek, Presiden akan pimpin di sana, beliau akan mulai menjelaskan dan saya akan share perinciannya mungkin setelah acara itu," ujar Darmin.

Rencananya, garis besar paket kebijakan ini akan dijelaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sementara itu, rincian paket kebijakan akan dijelaskan oleh Darmin.

Baca juga: Paket Kebijakan Jilid XVI, Pemerintah Akan Bentuk Satgas Khusus Kemudahan Investasi

"Garis besarnya saja. Saya akan menjelaskan rinciannya setelah acara itu karena waktu saya kasih sambutan kan ada acara lain yang saya harus kasih sambutan di situ. Saya berikan mengenai sekuritisasi Jagorawi itu. Mungkin setelahnya saya akan pimpin waktu setelah acara yang resmi itu selesai, saya akan umumkan," ujar Darmin sembari menjelaskan acara esok hari di Bursa Efek.

Menurut Darmin, paket kebijakan ini akan mengatur tentang pengawalan kemudahan berinvestasi yang akan disediakan oleh Single Submission. Namun, Darmin enggan menjelaskan lebih lanjut tentang paket kebijakan ini.

"Ya nanti lah, besok," ujar Darmin.

Baca juga: Paket Kebijakan Jilid XVI, Menko Darmin: Presiden Bilang Setelah 17 Agustus

Kemudahan berinvestasi saat ini terus menjadi salah satu perhatian utama dari pemerintah. Nantinya, pemerintah akan membentuk kantor khusus untuk mengawal investasi.

Menurut Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Lembong, nantinya kantor khusus ini akan disinergikan dengan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini pun akan dibahas secara khusus dengan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution.

"Jadi BKPM lagi kerja dengan menko ekonomi untuk kembangkan konsep single submission," kata Thomas Lembong di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2017 lalu.

Baca juga: Gara-Gara Beras, Menko Darmin Gagal Laporkan Paket Kebijakan Ekonomi ke Presiden

Pemerintah, ujar Lembong, akan memberikan prioritas terhadap investor dalam proyek besar. Kemudahan harus diberikan agar proyek skala besar dapat dibangun tanpa adanya hambatan.

"Data BKPM 1% dari jumlah proyek, mencakup 70% dari nilai investasi nasional. Itu kira-kira 200-300 proyek. itu harus diberikan identitas khusus, prioritas khusus untuk di kawal di semua kementerian lembaga, tidak bisa ego sektoral. Mereka hanya ngurusin di sektoral mereka masing-masing, itu tidak bisa," ujarnya.

(Dani Jumadil Akhir)