Sri Mulyani Paparkan 3 Strategi Kebijakan Fiskal, dari Pengelolaan Utang hingga Maksimalkan Pajak

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri rapat Paripurna dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Adapun agenda memberikan jawaban atas pertanyaan 10 Fraksi terhadap RAPBN 2018 dan Nota Keuangannya.

Sri Mulyani sebelum memberikan jawaban menjelaskan bahwa APBN adalah instrumen penting dalam mengelola perekonomian dan dalam upaya mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Indonesia.

Baca juga: Usai Dampingi Jokowi, Menkeu Sri Mulyani dan Menteri Bambang ke Paripurna DPR Bahas RAPBN 2018

Sehingga, memasuki tahun keempat RPJMN 2015-2019, RAPBN tahun 2018 mempunyai peranan yang semakin strategis, baik dalam mengevaluasi capaian kinerja pembangunan yang telah dilakukan dalam periode 2015-2017.

"RAPBN 2018 harus mampu menjadi alat percepatan pencapaian sasaran pembangunan yang makin efektif dan efisien, dengan berfokus pada penganggaran belanja yang makin produktif sesuai prioritas nasional yang tertuang dalam RKP 2018," ungkap Sri Mulyani di Ruang Rapat Paripurna, Jakarta, Kamis (31/8/2017).

Baca Juga: APBN Terakhir, Jokowi Minta Anggaran Negara Difokuskan untuk Rakyat

Selain itu, sesuai pidato Presiden pada Agustus 2017 yang lalu, Sri Mulyani memaparkan strategi kebijakan fiskal tahun 2018 yang akan dilaksanakan melalui tiga kebijakan utama. Kebijakan pertama, mendorong peningkatan pendapatan negara melalui optimalisasi penerimaan perpajakan serta pengelolaan sumber daya alam dan aset negara yang lebih baik.