Waduh, Rencana Impor LNG dari Singapura Dipertanyakan

BOGOR - Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagyo menilai Indonesia tidak perlu melakukan impor gas alam cair (Liquefied Natural Gas/LNG) saat ini. Selain memang jumlah gas yang cukup, masih ada kontrak impor gas yang sekarang masih berjalan.

Dia memaparkan, ada beberapa proyek impor yang sudah jalan di antaranya dengan Corpus Christi (SPA telah ditandatangani) dengan jumlah gas 1,5 mtpa durasi waktu 2019-2041. Kemudian dari Total Gas and Power Ltd (SPA telah ditandatangani) dengan jumlah gas 1,0 mtpa durasi waktu 202-0-2034.

Selain dari kontrak yang sudah diteken, ada opsi impor yang sedang dalam tahap diskusi dari Mozambique LNG Afrika, tahap draft dengan Qatargas dan Woodsife.

Baca Juga:  Keren! Ada Gasifikasi Mini Mampu Hemat Biaya Energi 50%

Atas dasar itu, maka rencana pemerintah yang sebelumnya digagas Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan untuk impor LNG dari perusahaan minyak dan gas (migas) asal Singapura, Keppel Offshore & Marine, tidak diperlukan.

"Kita tidak perlu impor lagi. Pak Luhut (Menko Maritim) harus baca ini," tuturnya, di Grand Diara Hotel, Puncak, Bogor, Kamis (7/9/2017).

Menurut Agus, sebaiknya pemerintah ke depan membuat yang namanya marter plan gas Indonesia. Di mana di dalamnya semua unsur terintegrasi, mulai dari gas, lokasinya, untuk siapa dan lainnya.

"Jadi misalnya Kemenperin yang siapkan Kawasan Ekonomi Khususnya, kemudian di PUPR buatkan infrastruktur jalan dan sebagainya, ESDM siapkan apa kebutuhannya, gas, listrik dan sebagainya. Sehingga semu saling terhubung," ujarnya.

Baca Juga: Pemerintah Bakal Impor LNG, Asalkan Harganya Murah

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah akan melakukan impor dari mana pun jika harga yang ditawarkan kompetitif. Seperti harga LNG yang ditawarkan Keppel sekira USD3,8 per mmbtu.

"Impor begini, kita impor dari mana aja kalau murah. Mereka (Keppel) tawarkan lebih murah. Saya lupa, tapi kalau tidak keliru 3,8 berapa gitu," ujarnya.

Luhut mengatakan, impor dilakukan jika harga yang ditawarkan menarik. Jika tidak maka impor tidak dilakukan, sebab pengguna akhir akan merasakan berapa harga jualnya. Seperti impor LNG ini, pada akhirnya akan dijadikan sebagai bahan bakar pembangkit di beberapa wilayah.

"Kalau dia kasih harga menarik kita timbang dong, kan ujungnya ke harga jual ke masyarakat juga. Tapi ini belum final, tanda tangan pas pertemuan Indonesia-Singapura. Terus terang ada politik-politiknya, tapi ini kan biar kita efisien," tukas dia.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)