“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus hadir supaya tidak menyebabkan pelebaran ketimpangan,” ujarnya.
Bambang mengatakan, untuk bantuan tepat sasaran, pemerintah masih harus terus memperbaiki basis data sekaligus verifikasinya. Pemerintah menargetkan tahun 2019 persentase kemiskinan bisa di bawah 10%.
Sementara untuk ketimpangan ditargetkan pada tahun 2019 sekitar 0,3–0,38. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan tetap tinggi. Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan ManusiadanKebudayaan(PMK) juga melakukan kebijakan strategis.
“Kami melakukan perbaikan basis data semua program dengan kebijakan satu data, yaitu menggunakan basis data terpadu dengan verifikasi dan validasi yang berkelanjutan.
Jadi, kalau ada pemerintah daerah ingin mengetahui data-data daerahnya bisa terbantu dengan basis data ini dengan baik,” ujar Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni.