Achmad mengatakan, Kemenko PMK juga membuat kebijakan komplementari antar program, perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial, dan memperluas cakupan penerima manfaat program.
“Upaya yang kita lakukan bertujuan meningkatkan efektivitas dan memastikan sasaran yang kita tuju. Dalam melaksanakan program ini Kemenko PMK bekerja sama dengan erat dengan Bappenas,” ungkapnya.
Pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono menilai, langkah pemerintah mengurangi ketimpangan dengan pembangunan infrastruktur sudah tepat. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur akan menyerap tenaga kerja.
Sementara dalam jangka panjang akan memperbaiki biaya logistik sehingga efisiensi akan semakin membaik. “Dalam jangka panjang, investor akan semakin tertarik untuk investasi di Indonesia karena adanya infrastruktur.
Jadi menurut saya, pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sudah di trek yang betul,” ujarnya. Tony menuturkan, saat ini anggaran infrastruktur yang sebesar Rp409 triliun menempati kedua setelah anggaran pendidikan. Menurut dia, anggaran untuk infrastruktur bisa dinaikkan lagi.
(Fakhri Rezy)