MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA – Rasio gini di Indonesia per Maret 2017 tercatat sebesar 0,393 atau turun dibandingkan dengan posisi sebelumnya 0,397.
Penurunan tersebut diklaim disebabkan program pemerintah yang lebih serius untuk mengurangi ketimpangan. “Utamanya dari sisi action dalam bentuk bantuan tepat sasaran yang mana semakin besar dalam bentuk dan tepat sasaran.
Baca juga: Beras Bisa Jadi Alat Paling Efektif Mengentaskan Kemiskinan!
Lalu, pada berbagai kebijakan yang mungkin masih terlalu awal dampaknya, tetapi sudah kelihatan nanti polanya akan bisa membantu untuk menurunkan ketimpangan,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Jakarta, akhir pekan lalu.
Bambang menuturkan, ketimpangan merupakan satu elemen penting dalam pembangunan ekonomi selain karena kemiskinan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia.
Baca juga: Alhamdulillah! Menteri Bambang: Pola Indonesia Kurangi Kemiskinan Sudah Baik
Ketimpangan yang terjadi di Indonesia disebabkan perbedaan pertumbuhan konsumsi riil di tiga kelompok masyarakat, yaitu 40% terbawah, 40% menengah, dan 20% teratas.
“Kalau kita mau menurunkan rasio gini lebih dalam lagi, maka solusinya adalah kita harus menaikkan dari porsi yang bawah dan tengah lebih drastis lagi, khususnya yang paling bawah. Oleh karena itu, kami fokus 40% pada yang terbawah di dalam intervensi pemerintah terhadap masyarakat miskin,” katanya.
Baca juga: Lupakan Lonjakan Harga Komoditas, Begini Jurus Atasi Ketimpangan di RI!
Menurut dia, naik turunnya rasio gini juga dipengaruhi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai pemerataan, maka dapat meningkatkan rasio gini alias ketimpangan.
“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus disertai pemerataan sehingga manfaatnya bisa dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, pemerintah harus hadir supaya tidak menyebabkan pelebaran ketimpangan,” ujarnya.
Bambang mengatakan, untuk bantuan tepat sasaran, pemerintah masih harus terus memperbaiki basis data sekaligus verifikasinya. Pemerintah menargetkan tahun 2019 persentase kemiskinan bisa di bawah 10%.
Sementara untuk ketimpangan ditargetkan pada tahun 2019 sekitar 0,3–0,38. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diharapkan tetap tinggi. Dalam upaya percepatan penurunan kemiskinan dan ketimpangan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan ManusiadanKebudayaan(PMK) juga melakukan kebijakan strategis.
“Kami melakukan perbaikan basis data semua program dengan kebijakan satu data, yaitu menggunakan basis data terpadu dengan verifikasi dan validasi yang berkelanjutan.
Jadi, kalau ada pemerintah daerah ingin mengetahui data-data daerahnya bisa terbantu dengan basis data ini dengan baik,” ujar Deputi bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Kemenko PMK Achmad Choesni.
Achmad mengatakan, Kemenko PMK juga membuat kebijakan komplementari antar program, perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial, dan memperluas cakupan penerima manfaat program.
“Upaya yang kita lakukan bertujuan meningkatkan efektivitas dan memastikan sasaran yang kita tuju. Dalam melaksanakan program ini Kemenko PMK bekerja sama dengan erat dengan Bappenas,” ungkapnya.
Pengamat ekonomi, Tony Prasetiantono menilai, langkah pemerintah mengurangi ketimpangan dengan pembangunan infrastruktur sudah tepat. Dalam jangka pendek, pembangunan infrastruktur akan menyerap tenaga kerja.
Sementara dalam jangka panjang akan memperbaiki biaya logistik sehingga efisiensi akan semakin membaik. “Dalam jangka panjang, investor akan semakin tertarik untuk investasi di Indonesia karena adanya infrastruktur.
Jadi menurut saya, pemerintah dalam pembangunan infrastruktur sudah di trek yang betul,” ujarnya. Tony menuturkan, saat ini anggaran infrastruktur yang sebesar Rp409 triliun menempati kedua setelah anggaran pendidikan. Menurut dia, anggaran untuk infrastruktur bisa dinaikkan lagi.
(Fakhri Rezy)