JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menyinggung tentang banyaknya surat pertanggungjawaban (SPJ) yang membebani pemerintah daerah. Hal ini disampaikan langsung oleh Jokowi dihadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Jokowi pun meminta kepada Sri Mulyani untuk kembali menyederhanakan SPJ. Sebab, masih terdapat lebih dari 100 laporan yang harus diselesaikan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Saat ini upaya penyederhanaan memang telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Hanya saja, upaya penyederhanaan ini masih belum dapat menyentuh pemerintah daerah dalam kaitannya dengan penggunaan APBD.
"Dari evaluasi yang dilakukan, penerapan simplifikasi belum sepenuhnya menyentuh SPJ khususnya kegiatan yg didanai APBD," kata Sri Mulyani di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Sri Mulyani pun akan membantu pemerintah daerah dalam mengatasi masalah banyaknya SPJ yang harus diselesaikan. Dengan begitu, diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih maksimal karena pemerintah daerah tak lagi hanya fokus pada pembuatan SPJ.