Image

Jokowi Singgung Kades Sulit Urus SPJ, Ini Respons Sri Mulyani

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 15:41 WIB
https img okeinfo net content 2017 09 14 320 1775893 jokowi singgung kades sulit urus spj ini respons sri mulyani mciRrnYlp9 jpg Ilustrasi (Foto: ant)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari ini kembali menyinggung tentang surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah. Bahkan, SPJ ini juga turut menjadi kendala bagi Kepala Desa yang seharusnya dapat fokus pada penggunaan Dana Desa.

Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, penyerapan anggaran dana ini telah mencapai lebih dari 99%. Namun, dibalik tingginya penyerapan ini, masih terdapat masalah pada laporan keuangan dari pemerintah desa.

Baca juga: Disindir Presiden, Sri Mulyani: Penyederhanaan SPJ Belum Sentuh APBD

Sri Mulyani menilai, banyak kepala desa yang tidak siap untuk menerima uang hingga miliaran Rupiah. Dari sekitar 75.000 masyarakat desa, diperkirakan hanya sekira 10% pemerintahan desa yang memiliki kemampuan untuk menyusun laporan keuangan dengan lebih baik.

"Mereka yang tadinya enggak pernah menerima dan kelola uang sebanyak itu langsung di desa dalam bentuk cash, itu adalah satu persoalan sendiri," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Baca juga: Jokowi: Kades Pusing Bikin Laporan Dana Desa!

Pengelolaan dana desa ini adalah hal yang penting untuk diperhatikan untuk mencegah terjadinya penyelewengan. Tak hanya itu, pemerintah desa juga perlu memiliki kemampuan dan kepemimpinan untuk memanfaatkan dana desa ini secara optimal, utamanya pada proyek pembangunan.

Beberapa kepala desa memang telah memiliki kemampuan untuk menggunakan dana desa secara maksimal. Hal ini pun telah dibuktikan oleh Sri Mulyani ketika melakukan kunjungan kerja hingga ke tingkat desa.

Baca juga: Alhamdulillah! Menteri Bambang: Pola Indonesia Kurangi Kemiskinan Sudah Baik

"Desa yang pernah saya kunjungi, dia langsung pimpinan bisa identifikasi rumah tangga miskin langsung dibikin wc, itu sesuatu yang bisa dilakukan, 40 rumah jelek diperbaiki," ujarnya.

Keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana desa juga perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Tak hanya itu, kepala desa juga perlu memiliki kemampuan mengelola hasil dari pemanfaatan dana desa ini.

"Persoalannya apakah masyarakat desa bisa didik bisa jadi tukang, jalan dan lain-lain. Itu hal yang memang clear konkrit di masyarakat," ungkapnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini