Image

Laporan Beranak Pinak, Jokowi: Habisin Kertas Saja!

Dedy Afrianto, Jurnalis · Kamis 14 September 2017, 13:54 WIB
https img z okeinfo net content 2017 09 14 320 1775799 laporan beranak pinak jokowi habisin kertas saja FgWiHv5fs8 jpg Jokowi (Foto: Dedy Afrianto/Okezone)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat menyesalkan banyaknya aturan hingga ke tingkat daerah. Hal ini telah berulang kali disampaikan kepada Jokowi dalam berbagai kesempatan, utamanya ketika bertemu dengan para kepala daerah.

Menurut Jokowi, aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat bisa berdampak pada banyaknya aturan turunan hingga ke tingkat pemerintah daerah. Hal inilah yang memberikan dampak bagi banyaknya laporan keuangan atau surat pertanggungjawaban yang dibutuhkan.

 Baca jaga: Jack Ma Punya Alipay, Jokowi: Kita Berkutat dengan Ratusan Laporan, Mabok Semua Dong!

"Udah pusing semuanya. Kita habisin-habisin kertas saja," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017).

Pemerintah daerah pun diharapkan dapat memanfaatkan perkembangan teknologi dalam mengelola laporan keuangan, salah satunya adalah seperti yang dilakukan oleh Jakarta. Dengan begitu, waktu yang selama ini habis digunakan untuk mengurus surat pertanggungjawaban dapat digunakan untuk pelaksanaan program bagi masyarakat.

Baca juga: LPJ Beranak Pinak, Presiden Jokowi: Mau Kerja atau Buat Laporan?

"Saya dapat laporan di DKI Jakarta transaksi non cash sudah 752 entitas ini sudah berkembang cepat sekali. Gampang sekali kalau semua melakukan ini," ujarnya.

Jokowi menilai, keberhasilan atau kualitas sebuah program tak dapat dilihat dari seberapa banyak laporan SPJ yang dihasilkan. Untuk itu, penyederhanaan laporan keuangan memang perlu dilakukan hingga ke tingkat daerah.

Baca juga: Singgung Banyaknya Aturan, Jokowi: Pagar Dibuat Tinggi, tapi Masih Bisa Dilompati!

"Enggak tahu juga saya kalau ada yang senang tulis menulis," sindir Jokowi.

Jokowi juga sempat menyinggung tentang opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Jokowi, saat ini 84% Kementerian atau lembaga telah memperoleh opini WTP. Selain itu, 90% provinsi, dan 66% kabupaten dan kota juga menerima opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Jokowi menilai opini WTP ini adalah suatu progres yang sangat baik bagi pelaporan keuangan pemerintah. Namun, Jokowi meminta agar WTP tidak menjadi tujuan utama. Tujuan akhir dari pemerintah seharusnya adalah program yang tepat sasaran dan membuahkan hasil bagi masyarakat.

"Titip saya hanya satu, penyederhanaan sistem akuntasi terkait laporan-laporan yang ada," ujarnya.

(rzy)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini