Disentil Jokowi soal SPJ, Sri Mulyani: Nanti Jadi 2 Laporan Saja
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk kembali menyederhanakan surat pertanggungjawaban (SPJ) yang menjadi kesulitan bagi pemerintah daerah.
Hal ini telah berulang kali disampaikan kepada Jokowi dalam berbagai kesempatan, utamanya ketika bertemu dengan para kepala daerah.
Menurut Jokowi, aturan yang diterbitkan oleh pemerintah pusat bisa berdampak pada banyaknya aturan turunan hingga ke tingkat pemerintah daerah. Hal inilah yang membuat masih terdapat lebih dari 100 laporan yang harus diselesaikan hingga ke tingkat pemerintah daerah.
Baca Juga: Disindir Presiden, Sri Mulyani: Penyederhanaan SPJ Belum Sentuh APBD
Sri Mulyani mengakui untuk pengurusan SPJ memang sudah diminta Presiden dilakukan dari sebelumnya dan baru kali ini akan dilaksanakan. Sehingga tahun depan laporan SPJ akan lebih sederhana dan pihaknya bekerja sama dengan Menteri Pendidikan dan juga Menteri Agama.
"SPJ yang berjubungan dengan yang diserahkan Presiden waktu itu minta untuk guru dan para penyuluh, untuk bisa simplifikasi seluruh laporan yang berasal dari APBN yang membutuhkan pelaporan," ungkapnya di Gedung Djuanda, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Lanjut Sri Mulyani, selanjutnya pihaknya akan membuat laporan lebih sederhana dan tidak bercabang lagi. Sehingga tidak memerlukan kertas yang banyak dan pemerintah daerah juga tidak terbebani atau direpotkan saat mengurus SPJ.
