Jokowi Singgung Ruwetnya SPJ, Sri Mulyani: Pemda Belum Berubah
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani pada hari ini kembali menyinggung banyaknya surat pertanggungjawaban (SPJ) yang harus diselesaikan hingga ke tingkat daerah. Bahkan, terdapat lebih dari 100 laporan yang harus diselesaikan karena beranak-pinak dari laporan induk.
Baca juga: Disindir Presiden, Sri Mulyani: Penyederhanaan SPJ Belum Sentuh APBD
Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, simplifikasi atau penyederhanaan sebenarnya telah dilakukan oleh pemerintah pusat. Beberapa Kementerian seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kesehatan telah melakukan penyederhanaan terkait laporan pertanggungjawaban sesuai perubahan peraturan Menteri Keuangan untuk mengubah menjadi 2 laporan sesuai permintaan dari Jokowi.
"Tadinya adanya sampai 44 lalu beranak jadi juklak (petunjuk pelaksanaan), juknis (petunjuk teknis) bahkan frekuensi laporan bisa sampai 18, kemudian tiap bulan dan minggu," kata Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/9/2017).
Baca juga: Jokowi: Kades Pusing Bikin Laporan Dana Desa!
Bahkan, Sri Mulyani telah meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mempersiapkan sistem IT dalam hal pelaporan keuangan. Dengan begitu, nantinya pemerintah daerah nantinya tak lagi perlu menulis format laporan untuk setiap tahunnya.
Hanya saja, kendala terdapat pada sistem laporan keuangan yang menggunakan anggaran daerah atau APBD. Pemda pun belum melakukan perubahan pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan dari laporan setiap dana yang digunakan.
