Ekonomi Indonesia 'di Tangan' Perubahan Pola Konsumsi atau Persoalan Daya Beli?

Perlunya pembenahan

Meski belum diketahui alasan sebenarnya dari turunnya kinerja konsumsi rumah tangga, namun rendahnya pertumbuhan komponen pengeluaran ini harus segera menjadi perhatian pemerintah.

Untuk itu, upaya pembenahan harus diupayakan, salah satunya dengan mulai menjaga daya beli dan ekspektasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi nasional guna mendorong konsumsi domestik.

Peneliti lembaga Wiratama Institute Muhammad Syarif Hidayatullah menginginkan pemerintah agar mulai menyoroti persoalan daya beli masyarakat dalam rangka menggairahkan perekonomian nasional.

Tingkat upah yang stagnan selama beberapa tahun terakhir, lapangan pekerjaan baru yang mulai didominasi oleh pekerjaan setengah menganggur, hingga inflasi pangan yang masih relatif tinggi, bakal menggerus daya beli.

Selain itu, perlambatan ekonomi domestik dan permasalahan ekonomi global, menyebabkan ketidakpastian untuk kalangan menengah atas, sehingga ekspektasi ekonomi ke depan dinilai kurang baik.

Senior Associate Director Research Colliers International Ferry Salanto menambahkan pemerintah perlu membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan daya beli karena sangat penting sebagai upaya untuk melesatkan kinerja ritel yang saat ini dinilai sedang melesu.

Saat ini tingkat kebutuhan masyarakat sedang meningkat, namun tidak diiringi oleh membaiknya tingkat penghasilan yang setara untuk memenuhi biaya kebutuhan hidup.

Menurut Ferry, berdasarkan sejumlah kajian seperti dari Nielsen, konsumen ritel saat ini sudah mulai melakukan pengiritan dengan menurunkan biaya untuk kebutuhan tersier atau sekunder.

Pengamat ekonomi Hendri Saparini menambahkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang melambat perlu diwaspadai mengingat struktur produk domestik bruto (PDB) Indonesia sebagian besar disumbang oleh konsumsi.

Perlambatan konsumsi masyarakat itu perlu menjadi catatan penting apabila terjadi di golongan masyarakat bawah, atau yang meliputi sekitar 40% lapisan masyarakat.

Pemerintah perlu merespons fenomena tersebut agar tidak berkelanjutan atau bahkan dapat segera membalik tren perlambatan tersebut.

Respons pemerintah terhadap perlambatan konsumsi rumah tangga itu dapat menjadi langkah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2017 yang ditargetkan mencapai 5,2%.

Hendri berpendapat bahwa pemerintah perlu memperhatikan perihal tarif dasar listrik, mempercepat pembagian kartu bantuan sosial agar dapat segera digunakan oleh masyarakat golongan bawah untuk belanja, sekaligus menciptakan optimisme di kalangan usaha.

Tindakan apapun yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada konsumsi rumah tangga, karena saat ini sektor ekspor dan investasi sedang mengalami momentum pertumbuhan yang luar biasa.

Untuk itu, sangat disayangkan apabila ekonomi tidak bisa tumbuh optimal apabila terganjal oleh masalah konsumsi yang selama ini telah menjadi penopang pertumbuhan selama bertahun-tahun.

Apabila pemerintah telat mendiagnosa persoalan yang sesungguhnya dan gagal mengambil langkah penting untuk mengatasi permasalahan ini, maka ekonomi Indonesia hanya bisa stagnan pada kisaran lima persen.

Padahal, tantangan selanjutnya adalah pertumbuhan ekonomi di 2018 yang diasumsikan mencapai 5,4%. Suatu hal yang tidak mudah dicapai, ketika seluruh negeri mulai menyiapkan hajatan politik berskala nasional yaitu pemilihan kepala daerah secara serentak.

(Rizkie Fauzian)