Sederet Tugas Berat dari Menteri Rini untuk Holding BUMN Tambang, Ini Daftarnya

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno resmi menandatangani akta pengalihan saham seri B yang terdiri atas PT Aneka Tambang (Antam) Tbk sebesar 65%, PT Bukit Asam Tbk sebesar 65,02%, PT Timah Tbk sebesar 65%, serta 9,36% saham PT Freeport Indonesia yang dimiliki pemerintah kepada PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum).

Usai melalui tahapan ini, perusahaan tambang negara yang telah go public seperti Antam, Bukit Asam, dan Timah akan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sebelum holding BUMN Industri Pertambangan telah resmi dibentuk.

 Baca Juga: Investor Pasar Modal Wanti-Wanti Holding BUMN Tambang

Rini mengatakan, setelah resmi holding BUMN tambang ini, maka akan didorong untuk meningkatkan sektor hilirisasi. Jadi perusahaan tambang ini sinergi dari hulu sampai hilir mengembangkan produk-produknya sendiri.

"Mengembangkan produk akhir dari hasil tambang, seperti alumunium. Jadi lebih kepada produk-produk akhir . Itu yang kita dorong," tuturnya di Stasiun Sudirman Baru, Jakarta, Selasa (28/11/2017).

 Baca Juga: Sah! Pemerintah Alihkan Saham Antam hingga Freeport ke Inalum

Selain itu, kata Rini, tugas holding BUMN tambang ini membeli 51% saham Freeport Indonesia. Di mana saat ini prosesnya tengah dirundingakan antara pemerintah dengan Freeport.

"Terus terang selain (hilirisasi) final negosiasi mengenai (divestasi) Freeport. Ini masih negosiasi belum ketemu harga. Insya Allah nanti bisa terselesaikan," tuturnya.

 Baca Juga: BUMN Tambang Bakal Disatukan, Apa Kata Mantan Dirut?

Di sisi lain, Rini mengatakan, holding BUMN dibentuk bukan maksud untuk menambahkan utang atau apapun terkait hal-hal negatif. Jika memang tujuang hanya utang, tentu dengan holding pun sebenarnya utang sudah ada.

"Kalau bicara mengenai tambang itu utamanya untuk melakukan efisiensi. Kalau kita ada tujuannya utang tidak pakai holding pun bisa," tandasnya.

(Dani Jumadil Akhir)