BPK Berkomitmen Penerapan Standar Audit Internasional di 2018

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menghadiri sidang Panel Eksternal Auditor ke 58 Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam panel tersebut pemeriksaan di komunitas Badan PBB menjadi sorotan dan pembelajaran.

Mengutip keterangan tertulis, Jakarta, Minggu (3/12/2017), Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara menyampaikan BPK sebagai External Auditor International Energy and Atomic Agency (IAEA) berkomitmen untuk penerapan International Standard Audit (ISA) 701 di 2018. Selain itu, lanjutnya, BPK mendukung semua rekomendasi yang disampaikan panel kepada Sekretariat Jenderal PBB untuk tata kelola badan-badan PBB.

 Baca juga: Sasar Perguruan Tinggi, BPK Edukasi Profesi Auditor dan Ilmu Audit Pemerintahan

Sidang Tahunan ini mendiskusikan beberapa isu pemeriksaan pada komunitas badan-badan di PBB untuk dijadikan proses pembelajaran dan dasar bagi rekomendasi Panel External Auditor kepada Sekretariat Jenderal PBB.

 Baca juga: BPK: Menhan dan Panglima TNI Tidak Pernah Halangi Audit Alutsista

Panel External Auditor adalah forum para External Auditor pada 44 badan-badan PBB yang terdiri dari para Ketua Badan Pemeriksa dari 13 Negara yaitu Inggris, India, Indonesia, Tanzania, Ghana, Philipina, Swiss, Jerman, Italia, Kanada, Jerman, Perancis, dan Spanyol. Sidang Panel tahun ini menghasilkan kesepakatan yang dijadikan rekomendasi kepada PBB.

 Baca juga: Ada 900 Penyimpangan, BPK Minta Kades Profesional Kelola Dana Desa!

Adapun yang direkomendasikan antara lain reformasi pengelolaan keuangan, penguatan mekanisme tindak lanjut rekomendasi, penguatan cost control untuk setiap proyek PBB, formula Employees Benefit Liabilities dan komunikasi Komite Audit. Selain itu juga kesepakatan untuk penerapan Revisi International Standard Audit (ISA) 701 tentang format Laporan Audit Keuangan pada masing-masing badan PBB.

Seperti diketahui, Ketua BPK didampingi delegasi BPK yang sudah mengikuti pertemuan Kelompok Teknis selama tiga dari tanggal 27-29 November 2017. Delegasi terdiri dari Auditor Utama Keuangan Negara II, Bahtiar Arif, Kepala Biro Humas dan KSI, Yudi Ramdan, dan Kasubbag Multilateral, Ade Gumilar.