Image

BPK: Menhan dan Panglima TNI Tidak Pernah Halangi Audit Alutsista

Ulfa Arieza, Jurnalis · Kamis 12 Oktober 2017, 13:32 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2017 10 12 20 1793979 bpk-menhan-dan-panglima-tni-tidak-pernah-halangi-audit-alutsista-MCeYrACJyU.jpg Foto: Ulfa/Okezone

JAKARTA - Anggota I Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Agung Firman Sampurna menegaskan bahwa selama ini tidak ada larangan bagi BPK untuk melakukan audit pengadaan alat utama sistem persenjataan (alusista) yang datang dari Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu. BPK memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua rupiah serta semua aspek keuangan di semua entitas. 

"Saya tegaskan Menhan dan panglima TNI tidak pernah menghalangi atau melarangi BPK untuk melaksanakan pemeriksaan," ujarnya di Kantor Pusat BPK, Kamis (12/10/2017). 

Agung melanjutkan, BPK telah melakukan audit terhadap Kementerian Pertahanan (Kemenhan) selama 10 tahun, terhitung sejak tahun dari 2007 sampai 2017. Untuk Kemenhan saja, lanjut Agung, BPK sudah mengadakan kurang lebih 27 kali pemeriksaan, baik pemeriksaan laporan keuangan, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, maupun pemeriksaan kinerja, juga pemeriksaan yang dilaksanakan pada unit organisasinya.

"Dan selama pemeriksaan berlangsung baik menhan maupun  pangliman TNI, maupun pimpinan organisasi di lingkungan kemenhan dan unit organisasinya itu tidak pernah menghalangi BPK melakukan audit," jelas dia. 

Baca Juga:

Mantap! BPK Klaim Selamatkan Keuangan Negara Rp13,70 Triliun

Bertemu Presiden, BPK Serahkan Laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I

Agung tidak menyangkal dalam proses pemeriksaan timnya menemui sedikit hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hambatan tersebut terkait masalah dokumen, subtantif, dan sebagianya yang cenderung bersifat material. Namun demikian, kata dia, hambatan yang ada berhasil diselesaikan. 

"Tidak kemudian ada Menhan maupun panglima TNI kemudian melarang kita melakukan audit, tidak. Tapi saat pemeriksaan laporan keuangan ada satu akun saat itu. walaupun dia akun angkanya sangat material. Tapi kemudian kita berhasil, kita komunikasi, kita menjelaskan,"kata dia. 

Sebelumnya,  Anggota VI BPK RI Haris Azhar mengatakan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu awalnya sempat menolak audit tersebut.

Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan, audit tersebut akhirnya dapat dilakukan. Pasalnya, apabila ada Kementerian yang tidak diperiksa oleh BPK maka bisa menyebabkan Kementerian tersebut mendapatkan disclaimer.

(kmj)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini