BPK: Menhan dan Panglima TNI Tidak Pernah Halangi Audit Alutsista
Agung tidak menyangkal dalam proses pemeriksaan timnya menemui sedikit hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan. Hambatan tersebut terkait masalah dokumen, subtantif, dan sebagianya yang cenderung bersifat material. Namun demikian, kata dia, hambatan yang ada berhasil diselesaikan.
"Tidak kemudian ada Menhan maupun panglima TNI kemudian melarang kita melakukan audit, tidak. Tapi saat pemeriksaan laporan keuangan ada satu akun saat itu. walaupun dia akun angkanya sangat material. Tapi kemudian kita berhasil, kita komunikasi, kita menjelaskan,"kata dia.
Sebelumnya, Anggota VI BPK RI Haris Azhar mengatakan, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu awalnya sempat menolak audit tersebut.
Namun, setelah berkoordinasi dengan Presiden Jokowi dan Menteri Keuangan, audit tersebut akhirnya dapat dilakukan. Pasalnya, apabila ada Kementerian yang tidak diperiksa oleh BPK maka bisa menyebabkan Kementerian tersebut mendapatkan disclaimer.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)
