MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
SPBU Kompak
Lain lagi dengan daerah terluar Kabupaten Supiori. Kini, ada satu SPBU di wilayah terluar yakni di Distrik Auri. SPBU Kompak ini baru beroperasi 15 Desember lalu. “Baru uji coba,” ujar Sahiruddin, pemilik SPBU ini. Selain di Aruri, putera Makassar yang besar di Papua ini memiliki satu SPBU di Mamberamo Raya, Papua. Di pulau terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T, Sahir membawa bendera PT Supiori Jaya Mandiri.
Awalnya, warga Distrik atau Kecamatan Aruri ikut antre bensin di APMS di Korido. Jarak Aruri – Korido bisa ditempuh selama satu jam dengan menumpang perahu motor tempel. Perjalanan itu hanya bisa dilakukan di saat cuaca bersahabat, ombak tidak terlalu tinggi. Namun, pada bulan-bulan ini sangat muskil menempuh perjalanan ke Aruri.
Itu sebabnya kehadiran SPBU di Distrik Aruri menjadi berkah bagi warganya. Kini, mereka bisa menikmati harga bensin lebih murah dari jika mereka membeli di APMS, apalagi dengan membeli eceran di Korido atau Supiori.
Asal tahu saja, Supiori terbagi menjadi dua gugus kepulauan yaitu Gugus Bepondi terdiri Kepulauan Mapiad dan Kepulauan Bepondi, lalu Gugus Sowek terdiri Pulau Rani, Pulau Insumbabi, Teluk Korido, Pulau Aruri, Sowek, Ineke, Wongkeina dan Imbirsbori. SPBU Kompak milik PT Supiori ini berada di Pulau Sowek sehnga melayani konsumen bensin selain Sowek adalah Pai, Korido, dan beberapa pulau lainya.
Baca Juga: Kementerian ESDM dan Pertamina Resmikan Lembaga Penyalur BBM Satu Harga di Pulau Enggano
Sahiruddin menjelaskan ia mengambil BBM dari Biak Numfor dengan menggunakan kapal kayu yang dilengkapi tangki atau tangdom. Kapal jenis ini memang dikhususkan memuat BBM. Selain ke Aruri, kapal mengankut BBM dari Biak Numfor dan ke daerah lain sekitar Biak. BBM dimuat di pelabuhan besar Biak. Perjalanan Biak ke Aruri sekitar 7- 11 jam, tergantung ombak dan pasang surut air.
Menurut Sahir, ia memiliki dua buah kapal masing-masing berkapasitas 65 kiloliter dan 45 kiloliter.
Sejak beroperasi, SPBU Kompak Aruri sudah mendapat pasokan premium 25.000 liter dan solar 5000 liter. Jumlah itu masih jauh dari kapasitas tangki yang dimiliki SPBU Aruri. SPBU Kompak ini memiliki dua tangki masing-masing untuk solar 35 kiloliter dan premium 65 kiloliter. “Kami belum bisa memprediksi seberapa besar konsumsi BBM di area ini,” katanya kepada SINDO Weekly. “Ini kan baru ujicoba,” tambahnya.
Pastinya, SPBU di wilayah 3T ini menjual premium Rp6.450 per liter dan solar Rp5.150 per liter. Lebih murah dibanding harga di ibu kota kabupaten.
Menurut Sahir, pihaknya menanamkan investasi sekitar Rp800 juta untuk membangun SPBU Kompak. Tanah yang digunakan untuk bangunan SPBU masih sewa karena tanah di Aruri tidak bisa diperjualbelikan. Hanya orang asli Auri yang bisa membeli.
Pengoperasian SPBU Kompak di wilayah 3 T, adalah bagian dari Program BBM Satu Harga. Kini SPBU jenis ini sudah ada di 34 titik dari 54 titik yang ditargetkan pemerintah dalam program Nawacita Presiden Joko Widodo terkait dengan ketahanan energi nasional.
Baca Juga: Resmikan 4 Penyalur BBM Satu Harga, Menteri Jonan: Kami Akan Buat Aturan hingga ke Pengguna Langsung
Nah, uji coba pengoperasian SPBU Kompak di Aruri boleh dibilang lumayan sukses. Harapan pemerintah agar masyarakat di daerah 3 T bisa menikmati harga bensin dan solar dengan harga murah sudah tercapai. Sayangnya, jangkauan SPBU semacam ini amat terbatas. Masyarakat masih membayar mahal BBM di lokasi lain yang tidak masuk di wilayah yang mendapatkan program ini, seperti di ibu kota Supiori.
Wakil Bupati Supiori, Onesias Rumere, meminta agar jatah bensin untuk Supiori ditambah. “Ya perlu ditambah, agar harga bisa ditekan,” katanya, kepada SINDO Weekly. Namun, menurut Henny Rusdiana, anggota Tim Monitoring BPH, pemerintah daerah selalu saja minta jatah ditambah tapi tidak menyampaikan data yang akurat tentang konsumsi BBM di daerahnya. “Selalu saja minta jatah yang ditambah,” sambutnya.
Menurut Henny, pemerintah melarang SPBU dan APMS menjual BBM kepada pedagang eceran agar konsumen dapat menikmati harga yang sama dengan daerah lain. “Di Supiori, APMS justru menghabiskan bensin dari Pertamina untuk pedagang eceran,” tandasnya. Rupaya masalah tata niaga BBM perlu mendapat perhatian pemerintah daerah terlebih dahulu sebelum mintah tambah jatah.
(SindoWeekly/mhy)
(Kurniasih Miftakhul Jannah)