Angka tersebut di atas GDP negara maju, seperti Jerman atau Prancis. Sedangkan, peringkat 1 diduduki oleh Tiongkok dengan USD38,008 trliiun, dan Amerika Serikat di posisi kedua dengan USD23,475 triliun.
Artinya, program-program pemerintah sudah tepat, mengingat dari program-program pembangunan infrastruktur baik di kota maupun pedesaan, antara lain penyaluran dana desa, pengembangan pertanian, program Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, hingga Kartu Simpanan Keluarga Sejahtera.
“Bicara tentang siklus bisnis di Indonesia, sebenarnya masa perlambatan ekonomi terjadi rata-rata 7 tahunan, bukan 10 tahunan. Terakhir seharusnya terjadi pada tahun 206. Tapi, pemerintah Indonesia saat itu sudah bisa mengendalikan siklus bisnis dengan baik, serta melaksanakan kebijakan fiskal, dan moneter secara tepat,” tegas Luhut.
Baca Juga: Kondisi Perekonomian Sehat, JK Heran Pertumbuhan Tak Secepat yang Diharapkan
Dia melanjutkan, jika memperhatikan dari sisi kesenjangan di Indonesia, pemerintah sudah dapat menguranginya menjadi yang lebih baik, seperti Gini Ratio yang terus menurun. Pasalnya, berdasarkan data BPS, koefisien Gini pada September 2014 masih di angka 0,414. Angka tersebut dapat bertahap menurun hingga pada September 2017 menjadi 0,391.