JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menyebut proses perizinan di Indonesia masih terlalu rumit. Hal tersebut pula yang membuat para investor enggan menggelontorkan uangnya ke Indonesia.
Menurut Darmin, hal tersebut justru berbanding terbalik dengan negara tetangga Vietnam. Padahal, pengurusan izin di Vietnam relatif lebih terbuka dan responsif terhadap investor.
"Coba pergi ke Vietnam, tidak akan dibiarkan investor mendatangi kantor pemerintah urus sendiri, mereka pasti ditemani. Mereka yang atur waktunya, mereka antar kalau harus ketemu," ujarnya dalam acara rapat kerja pemerintah daerah dan DPRD di Jakarta International Expo (JI-Expo), Jakarta, Selasa (28/3/2018).
Baca Juga: Aturan Berbelit, Presiden Jokowi: Perubahan Dunia yang Cepat Justru Menjerat Kita Sendiri
Sementara di Indonesia, lanjut Darmin, investor justru tidak diberikan pendampingan saat mengajukan izin investasi. Tidak adanya pendampingan, justru akan membuat adanya miss komunikasi antar Kementerian dan lembaga.
"Secara sederhana, perizinan Indonesia dikenal oleh para investor baik dalam negeri maupun investor dalam negeri, perizinan itu tidak ada pengawalan sama sekali. Investor datang, dia pergi ke BKPM atau PTSP daerah, ya sudah, dia urus satu per satu. Urus satu, baru yang lain," kata Darmin
"Jadi ada kecenderungan malah investasi di bidang industri, Menperin enggak tahu sama sekali. Investasi yang kesekian tahun ini, sekarang ada di mana, nyangkut di mana? Sedang diproses di pusat atau daerah. Artinya, tidak ada pengawalan. Kita tidak peduli," imbuhnya.
Menurut Darmin hal tersebut pula yang membuat nilai investasi Vietnam meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Meningkatnya investasi di Vietnam juga membuat negara tersebut kini mengungguli Indonesia dalam hal pertumbuhan ekonomi.
"Itu dia yang dijalankan, sehingga tidak mengherankan investasi di Vietnam jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibanding kita, sehingga ekonominya lebih cepat tumbuh dari kita. Juga banyak investasi di Indonesia, pindah ke sana. Kalau dibiarkan, kita akan rugi besar," ucapnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi: Jangan Bikin Perda yang Hambat Investasi
Oleh karenanya , Darmin menyebut pengurusan izin investasi harus diperbaiki kedepan. Sehingga akan ada lebih banyak investor yang datang dan membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat.
"Ini harus kita ubah, sehingga perizinan harus ada pengawalan, terkoordinir, online. Itu yang sedang kita siapkan. Makanya, pertama yang diingatkan tolong Bupati atau walikota bentuk satgas yang diperintahkan oleh Perpres 91 tahun 2017. Pedomannya telah kita kirim sejak lima bulan lalu," jelasnya.
(Martin Bagya Kertiyasa)