Pengamat: Usulan Hary Tanoe Percepat Pembangunan Infrastruktur Tepat

JAKARTA - Fokus membangun infrastruktur non komersial dan menjual infrastruktur komersial ke pihak swasta akan mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Dampak positif lainnya adalah menarik minat banyak pihak swasta untuk menanamkan investasi dalam membangun proyek infrastruktur.

"Statement pak Hary Tanoe tepat tujuannya agar pemerintah lebih fokus dengan infrastruktur non komersial, dan memang harus seperti itu supaya pembangunan infrastruktur dapat berjalan cepat,” ujar Pengamat Ekonomi dari Universitas Airlangga Surabaya Rahmat Setiawan saat dihubungi, Jumat (6/4/2018).

Dia mengatakan selama pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta dalam hal pembangunan infrastruktur dipastikan pertumbuhan ekonomi semakin meningkat. Apalagi di Indonesia begitu banyak pengusaha yang memang perlu dirangkul pemerintah dalam membangun infrastruktur yang tidak hanya selalu mengandalkan BUMN.

Baca Juga: Hary Tanoe: Indonesia Butuh Kepala Daerah Progresif agar Lebih Maju

"Siapa pun pihak swasta yang mampu membangun infrastruktur tentu tujuannya untuk kemajuan negara ini.  Terpenting dan secara rasional adalah sama-sama untung baik itu pihak swasta maupun pemerintah," ungkap Rahmat.

Rahmat mengatakan alokasi anggaran dari APBN Tahun 2018 yang digelontorkan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur mencapai Rp410 triliun dirasa kurang untuk mempercepat proses pembangunan, karenanya pemerintah harus menggandeng pihak swasta dalam hal pembiayaan untuk mengejar target pembangunan infrastruktur yang diinginkan pemerintah.

“Indonesia harus melibatkan pihak swasta untuk menangani banyak proyek infrastruktur komersil karena jika tidak, tentu sulit mengejar target penyelesaian pembangun infrastruktur dengan hanya mengandalkan anggaran Rp410 triliun," ujar Rahmat.

Baca Juga: Hary Tanoe: Sindo Weekly Government Award Jadi Motivasi bagi Kepala Daerah

Selain itu, Rahmat menilai perlunya perubahan yang dilakukan pemerintah guna mendorong keterlibatan swasta terkait regulasi salah satunya jaminan risiko usaha. Misalnya, adanya jaminan dari pemerintah dalam pembangunan jalan tol dalam pembebasan lahan.

"Pemerintah perlu menjamin risiko keterlambatan pengadaan tanah dalam proyek infrastruktur jalan tol yang dilakukan pihak swasta," ujarnya.

Ketika risiko usaha swasta dijamin pemerintah tentu akan meyakinkan serta meningkatkan investor swasta untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Sebab sebelumnya, risiko usaha masih ditanggung pihak swasta tanpa adanya jaminan dari pemerintah.