Proyek Pembangunan dari Dana Desa Wajib untuk Padat Karya Tunai

JAKARTA – Anggaran dari dana desa sebesar Rp831 juta telah digunakan untuk proyek pembangunan yang dilakukan secara padat karya tunai. Tiga proyek tersebut yakni, jalan paving block sepanjang 527 meter, saluran ait atau drainase sepanjang 265 meter dan gorong-gorong.

Tiga proyek tersebut dilakukan secara padat karya di Desa Bilalang, Kota Kotamobagu, Sulawesi Utara.

"Saya liat proses pembangunannya dengan padat karya tunai sudah berjalan dengan baik. Apalagi, kaum perempuan juga turut membantu dalam pengerjaannya. Ini sangat bagus sekali," ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jumat (13/4/2018).

Menteri Eko menyampaikan, mulai tahun 2018, semua proyek pembangunan yang anggarannya berasal dari dana desa wajib digunakan secara swakelola atau padat karya tunai dengan memberikan upah bagi masyarakat desa yang bekerja sebesar 30 persen dari nilai proyek pembangunannya.

"Pengerjaannya tidak boleh dilakukan dengan menggunakan kontraktor. Kalau menggunakan kontraktor akan berurusan dengan penengak hukum. Pengerjaannya harus dilakukan secara swakelola oleh masyarakat desa dan 30% dari nilai proyek tersebut wajib digunakan untuk membayar upah buat masyarakat yang bekerja. Dan harus dibayar harian atau mingguan," tegasnya.

Lebih lanjut, Eko menuturkan bahwa dari peninjauan ke sejumlah desa yang ada di kota kotamobagu telah terlihat pembangunan infrastrukturnya telah cukup memadai. "Oleh karena itu, saya minta agar penggunaan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat," katanya.

Dirinya juga mendorong, setiap desa atau kawasan mempunyai satu produk unggulan sehingga bisa dikembangkan bersama oleh lintas sektor.