Libatkan Ormas, Cara Pemerintah Kejar Target Reforma Agraria

"Mengelola sumber daya alam berkelanjutan itu sangat penting, karena kita saat ini hanya meminjam dari generasi yang akan datang. Bapak Presiden memberi arahan pada kami dan saya menularkan pada seluruh jajaran di KLHK ini untuk mengaktualisasikan keadilan ekonomi itu," kata Siti

Belum lagi lanjut Siti, pemerintah melakukan langkah koreksi dari kebijakan-kebijakan masa lalu di sektor kehutanan. Salah satunya melalui perhutanan sosial.

Melalui program ini ada tiga akses penting yang diberikan pemerintah untuk rakyat, yakni akses lahan, akses berusaha dan akses untuk keterampilan.Melalui perhutanan sosial, masyarakat didorong bisa memiliki kemampuan manajemen sekelas korporasi. Inilah yang membedakan kebijakan di era sekarang dengan pemerintahan sebelumnya.

"Khususnya di kehutanan sosial, kita ingin rakyat jadi pelaku usaha, bukan hanya mitra atau pekerja," katanya.

Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengapresiasi terobosan pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menggandeng organisasi kemasyarakataan berbasis Islam dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan dan berkeadilan. Menurutnya, dengan menggandeng para organisasi masyarakat akan memudahkan pemerintah dalam pelaksanaan implementasi program. Karena KLHK punya legalitas kebijakan lahan dan akses, sementara Muhammadiyah punya umat serta organisasi yang mengakar.