Demokrasi Bidang Pertambangan Perlu Libatkan Masyarakat Setempat

JAKARTA - 21 Mei 2018 nanti, Indonesia memiliki momen spesial karena reformasi akan tepat berusia 20 tahun. Memaknai hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan punya jurus khusus dalam menjalankan nilai-nilai demokrasi di Indonesia terutama di subsektor pertambangan.

Baca Juga: Kementerian ESDM Kenakan Biaya Tambahan Lelang 16 Wilayah Tambang, Berapa?

Jonan menguraikan, keterlibatan masyarakat lokal setempat dalam kegiatan pertambangan adalah salah satu wujud demokrasi dalam bidang tambang.

"Semua kegiatan pertambangan, kami minta untuk tidak melupakan masyarakat di sekitar pertambangan" jelas Jonan dikutip dari keterangan tertulis, Minggu (6/5/2018).

Foto: Reuters

Hal ini diperlukan agar masyarakat setempat memiliki rasa kepemilikan (sense of ownership) terhadap kegiatan pertambangan. Menteri Jonan tidak mau masyarakat setempat tidak merasakan kebermanfaatan atas kegiatan yang berada di wilayah mereka.

"Kalau sense of ownership nya ada itu semestinya proses demokrasinya berjalan," imbuhnya.

Freeport, misalnya, Menteri Jonan menegaskan, perusahaan tersebut harus menyesuaikan perkembangan zaman dengan tidak melakukan kegiatan pertambangan yang eksklusif.

Baca Juga: 6 dari 7 Perusahaan Tambang Sudah Amandemen Kontrak Baru, Ini Daftarnya

"Platform politik dan platform sosial masyarakat Indonesia sudah berubah," jelas Jonan.

Pelaku usaha pertambangan semestinya tidak sepihak dalam menetukan keputusan usaha. Untuk itu, perusahaan pertambangan harus melibatkan para pekerja hingga masyarakat sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

<div class="vicon"><iframe width="480" height="340" src="https://video.okezone.com/embed/MjAxNy8xMC8yNC80LzEwNDQ3Ni8wLw==" sandbox="allow-scripts allow-same-origin" layout="responsive"></iframe></div>

(ulf)