Mengukur RAPBN 2019 Senilai Rp2.439 Triliun dengan Ekonomi Tumbuh 5,3%

JAKARTA - Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahun depan sebesar 5,3%. Sejumlah asumsi makro lainnya pada Rancangan Anggaran Penda patan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang di tetapkan di nilai realistis kendati masih dibayangi gejolak ekonomi global.

Pada sidang penyampaian ke terangan pemerintah atas RUU RAPBN 2019 beserta nota keuangannya di DPR, Jakarta, Kamis 16 Agustus 2018, pemerintah juga me netapkan inflasi di kisaran 3,5% dan nilai tukar rupiah terha dap dolar AS diperkirakan berada pada Rp14.400 per dolar AS.

Adapun tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,3% dan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia crude price (ICP) di perkirakan rata-rata mencapai USD70 per barel. Lifting minyak bumi pada 2019 di perkirakan mencapai rata-rata 750.000 barel per hari, sementara lifting gas bumi diperkirakan rata-rata 1,25 juta barel se -tara minyak per hari.

Pada penyampaian pokok-po kok kebijakan RAPBN 2019, untuk pertama kalinya pemerintah mematok pendapatan negara di atas Rp2.000 triliun, tepatnya sebesar Rp2.142,5 tri liun.

 

Adapun untuk belanja negara direncanakan sebesar Rp2.439,7 triliun yang meliputi belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan dana desa. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.607,3 triliun akan diarahkan untuk mendorong pening katan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan program perlindungan so sial, percepatan pembangunan infrastruktur serta reformasi birokrasi.

Adapun defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp297,2 triliun (1,84% PDB), turun bila dibandingkan dengan outlook APBN tahun 2018 yang sebesar 2,12% ter hadap produk domestik bru to (PDB).

Presiden Joko Widodo menyampaikan, apa yang disampaikan dalam RAPBN 2019 merupakan gambaran proyeksi perekonomian Indonesia yang masih akan sangat dinamis dan menantang.

Menurut Presiden, asumsi dasar ekonomi makro pada RAPBN 2019 disusun dengan memperhatikan kondisi terkini serta prospek perekonomian global maupun domestik ke depan.

“Lingkungan ekonomi global terus mengalami perubahan yang sangat dinamis. Beberapa faktor seperti dampak kebijakan proteksionisme dan perang dagang, normalisasi moneter Amerika Serikat serta risiko geopolitik diperkirakan masih akan menjadi tantangan perekonomian Indonesia pada 2019,” ujar Presiden RI Joko Widodo di Gedung DPR.

 

Kebijakan fiskal dan APBN ta hun 2019 dirancang dengan tema “APBN untuk Mendukung Investasi dan Daya Saing melalui Pembangunan Sumber Daya Ma nusia”. Tema tersebut diwujudkan melalui tiga strategi utama, yaitu mobilisasi pendapatan yang realistis dengan tetap menjaga iklim investasi, peningkatan kualitas belanja agar lebih produktif dan efektif melalui kebijakan value for money untuk mendukung program prioritas, serta mendorong efisiensi dan inovasi pembiayaan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sektor konsumsi akan menjadi penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi dengan kontribusi 56% terhadap perekonomian nasional. Pemerintah, menurut dia, akan menjaga agar konsumsi masyarakat bisa terus di atas 5%.

Sri Mulyani melanjutkan, tahun depan investasi diperkirakan tumbuh 7% sejalan dengan perbaikan daya saing dan persepsi investor. Sementara kinerja ekspor diperkirakan tumbuh 6,3% dan impor tumbuh 7,1% pada 2019.

“Memang kita lihat dinamika yang sulit diprediksi adalah ekspor dan impor karena dapat terdampak oleh risiko perang dagang yang terjadi di antara negara-negara maju,” ungkapnya.

 

Mengenai penguatan program perlindungan sosial, pemerintah akan mengarahkan pemberian manfaat bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara umum serta kelompok miskin dan tertinggal pada khususnya, antara lain melalui jaminan kesehatan bagi 96,8 juta jiwa (PBI JKN), peningkatan besaran manfaat PKH untuk 10 juta KPM, bansos pangan (15,6 juta KPM), serta kredit pembiayaan ultramikro (1,4 juta debitor, akumulasi).

Adapun menyangkut percepatan pembangunan infrastruktur pada 2019 pemerintah akan melanjutkan penyelesaian target pembangunan infrastruktur di berbagai daerah yang berupa jalan nasional baru, jalan tol, bendungan, serta jaringan irigasi.

Di antaranya pembangunan/rekonstruksi/pelebaran jalan 2.007 km, irigasi 162.000 ha, pembangunan 7.512 unit rumah susun, 4 bandar udara baru.

 

Target tersebut selain melalui belanja kementerian negara/lembaga, juga dipenuhi melalui KPBU dan PMN. Sementara itu reformasi birokrasi dilakukan pemerintah unt uk memperbaiki kinerja birokrasi serta meningkatkan pelayanan publik secara mudah, cepat, dan transparan.

Di samping itu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah akan menjaga tingkat kesejahteraan aparatur negara melalui pemberian gaji ke-13 dan THR untuk aparatur dan pens iunan, kenaikan gaji pokok dan pensiun pokok rata-rata sebesar 5%, dan kenaikan tunjangan veteran sebesar 25%.

Direktur Eksekutif Center for In donesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk pertama kalinya pendapatan negara ditargetkan tembus dari Rp2.000 triliun.

Optimisme itu, menurut dia, dibangun di atas target-target realistis agar defisit APBN tetap terjaga sehingga memberi fondasi yang cukup baik untuk kesinambungan pembangunan.

Di sisi lain, peranan penerimaan perpajakan dalam APBN ju ga semakin signifikan, yaitu naik dari 74% pada 2014 menjadi 83,1% pada 2019. Penerimaan per pajakan dipatok Rp1.781 triliun dengan perincian penerimaan pajak Rp1.572,4 triliun, penerimaan kepabeanan dan cukai Rp208,6 triliun, serta penerimaan PNBP Rp361,1 triliun.

“Target penerimaan pajak ha nya naik 15,39-16,68% dari pro yeksi kami atas realisasi pe - ne rimaan pajak pada APBN 2018, yakni 94,6-95,6% dari tar get tanpa melakukan per - ubah an APBN,” ujarnya.

 

Dia menambahkan, target penerimaan negara lebih realistis dengan melihat kemajuan reformasi perpajakan yang berjalan telah memberikan hasil positif bagi kinerja direktorat jenderal pajak.

Hanya saja, menurut Yustinus, perlu fokus dan prioritas prog ram agar masyarakat mendapatkan pajak yang adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu perlu kepastian soal revisi UU Perpajakan mulai dari UU KUP, UU PPh, dan UU PPN.

Sementara itu mengenai nilai tukar rupiah pada asumsi makro RAPBN 2019, pengamat ekonomi dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira mengingatkan bahwa asumsi kurs dolar AS (USD) perlu ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis.

“Poin pentingnya bila target kurs rupiah RAPBN 2019 berada pada 14.400 per USD, maka harus ada strategi,” kata dia. (Oktiani Endarwati/Ant)

(Dani Jumadil Akhir)