DPR dan Sri Mulyani Setujui Postur RAPBN 2019, Pertumbuhan Ekonomi Dipatok 5,3%

Adapun belanja negara ditargetkan sebesar Rp2.461,1 triliun, juga mengalami kenaikan dari sebelumnya dalam Nota Keuangan sebesar Rp2.439,7 triliun. Secara rinci, terdiri dari belanja pemerintah pusat menjadi Rp1.634,3 triliun, yang terdiri dari belanja kementerian dan lembaga (K/L) Rp855,4 triliun, serta belanja non-K/L menjadi Rp778,9 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L tersebut terdiri dari pembayaran bunga utang sebesar Rp275,9 triliun, subsidi energi sebesar Rp159,9 triliun, serta belanja lainnya Rp114 triliun. Alokasi subsidi energi tersebut termasuk subsidi BBM dan elpiji Rp100,7 triliun dan subsidi listrik Rp 59,3 triliun.

Kemudian alokasi untuk belanja lain-lain sudah termasuk di dalamnya dana cadangan penanggulangan bencana Provinsi NTB dan Sulawesi Tengah sebesar Rp10 triliun, serta cadangan pooling fund bencana sebesar Rp1 triliun.

Baca Juga: Usai Pertemuan IMF-World Bank, Sri Mulyani hingga Gubernur BI Merapat ke DPR

Sedangkan, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sebesar Rp826,8 triliun, mengalami penurunan Rp200 miliar dari sebelumnya Rp826,9 triliun. Terdiri dari transfer ke daerah Rp756,8 triliun dan dana desa Rp70 triliun.

Dengan demikian, defisit keseimbangan primer mengecil menjadi Rp20,1 triliun dari sebelumnya Rp21,7 triliun. Sedangkan defisit anggaran menjadi Rp296 triliun atau 1,84% terhadap PDB.

Kemudian, untuk pembiayaan anggaran sebesar Rp296 triliun, berkurang dari Nota Keuangan sebesar Rp 297,2 triliun. Terdiri dari pembiayaan utang sebesar Rp359,3 triliun dan pembiayaan investasi sebesar Rp75,9 triliun. Adapun, pembiayaan investasi antara lain mencakup dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp20 triliun dan dana abadi penelitian sebesar Rp1 triliun.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)