MENU
Untuk Anda
Kanal
About Us
JAKARTA - Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019. Pengesahan pun akan dilakukan pada Rapat Paripurna yang akan berlangsung besok, Rabu 31 September 2018.
"Dengan ini persetujuan dari draf RUU APBN Tahun 2019 dapat kita teruskan untuk pengambilan di tingkat II di Rapat Paripurna," kata Ketua Banggar Aziz Syamsuddin di Ruang Rapat Banggar DPR RI, Jakarta, Selasa (30/10/2018).
Baca Juga: 6 Fakta RAPBN 2019, Defisit Anggaran Negara Masih Tetap 1,84%?
Dalam kesempatan tersebut, sebanyak 9 fraksi menyetujui postur APBN 2019 dan 1 fraksi abstain atau tidak menentukan sikap. Adapun masing-masing fraksi memberikan catatan tersendiri untuk menjadi perhatian pemerintah dalam pengelolaan APBN 2019.
"Alhamdulillah hari ini sudah mencapai kesepakatan untuk diteruskan ke pengambilan keputusan pada tahap kedua besok pagi di sidang paripurna. Dari seluruh pandangan fraksi kita menerima dukungan maupun catatan-catatan, dan kalau saya lihat catatan tersebut adalah isu-isu yang memang juga menjadi perhatian pemerintah," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kesempatan yang sama.
Adapun disetujui, pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ditargetkan sebesar 5,3%, inflasi sebesar 3,5%, dan tingkat suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) tiga bulan sebesar 5,3%. Kemudian harga minyak mentah Indonesia sebesar USD70 per barel dan lifting gas 1,25 juta barel setara minyak per hari.
Sementara itu, terdapat perubahan pada lifting minyak menjadi 775.000 barel per hari dari sebelumnya 750.000 ribu barel per hari dalam Nota Keuangan RAPBN 2019. Nilai tukar Rupiah juga mengalami perubahan menjadi Rp15.000 per USD dari yang sebelumnya Rp 14.400 per USD.
Baca Juga: Tok, Banggar Setujui Postur RAPBN 2019
Maka dengan kurs Rp15.000 per USD, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp2.165,1 triliun. Mengalami peningkatan dari sebelumnya dalam Nota Keuangan RAPBN 2019 yang sebesar Rp2.142,5 triliun.
Pendapatan itu terdiri dari penerimaan perpajakan ditargetkan sebesar Rp1.786,4 triliun, lebih tinggi dari sebelumnya Rp1.781 triliun dengan tax ratio sebesar 12,2% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sedangkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) ditargetkan Rp378,3 triliun dari sebelumnya Rp361,1 triliun.