Revisi DNI, Sri Mulyani Ingin Indonesia Jadi Tempat Investasi yang Baik

JAKARTA - Pemerintah akan melakukan revisi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI). Di mana sebelumnya, telah dilakukan rapat koordinasi oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, pada rakor bersama Menko Perekonomian Darmin Nasution kemarin, untuk sektor-sektor yang potensi dibuka terkait DNI itu kemungkinan sudah ada.

"Tapi paling tidak pembahasan di dalam para sektor, niat kita adalah membuat Indonesia menjadi tempat investasi yang baik, yang adil, dalam hal itu," ujarnya di Jakarta, Senin (12/11/2018).

 Baca Juga: BKPM Ajukan Revisi Daftar Negatif Investasi

Dia menjelaskan, adil di dalam memperlakukan investor, namun adil juga terhadap kepentingan Indonesia.

"Seperti saya sampaikan dalam rapat pak Menko, kami di Kemenkeu siap untuk menggunakan instrumen fiskalnya untuk bisa memberikan keseimbangan antara insentif maupun dari sisi nilai tambah ke dalam Republik Indonesia dalam perekonomian Indonesia," jelasnya.

 Baca Juga: Revisi Daftar Negatif Investasi, Kepala BKPM: Kita Butuh Devisa Masuk

Maka itu, lanjut dia, dirinya melihat dari DNI ini nanti apa yang sudah akan diputuskan Menko Perekonomian Darmin Nasution.

"Saya siap saja. Untuk sektor-sektor nya kita sudah ada long list-nya, kita lihat dari long list menjadi seperti apa list-nya nanti ya," ungkapnya.

 Baca Juga: Kepala BKPM Sebut Investor Asing Tunggu Revisi DNI

Sebelumnya, Kementerian Koordinator bidang Perekonomian melakukan rapat koordinasi terkait Daftar Negatif Investasi (DNI). Acara tersebut, dihadiri oleh beberapa pihak dari lembaga negara, seperti Kemendag dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, rapat tersebut untuk mempertajam insentif atau perluas seperti tax holiday terus bagaimana semuanya bisa memudahkan investasi.

(Dani Jumadil Akhir)