Pengusaha Minta Pemerintah Tunda Relaksasi DNI

Selama ini, kata dia, pihaknya melakukan upaya membangun sistem manajemen konvensional yang dilakukan UMKM agar semakin berkembang. Seharusnya upaya yang dilakukan itu didukung pemerintah melalui perlindungan dan pembinaan.

“Kami tentu membuka lebar-lebar akan hadirnya investasi, baik asing maupun lokal, agar industri jasa pengendalian hama semakin maju. Namun, pola kemitraan dengan UKM-UKM yang sudah ada bisa menjadi pilihan baik bagi keberlangsungan usaha, juga agar lebih menggairahkan sektor ini karena sebenarnya potensi pasarnya besar,” kata Boyke.

Diketahui, DNI final hasil relaksasi 2018 akan dimuat dalam revisi Peraturan Presiden Nomor 44/2017. Ditargetkan aturan itu bisa diselesaikan pada akhir pekan ini.

(Feby Novalius)