Data Kemiskinan Jadi Pembahasan Politik, Ini Kata Kepala BPS

BOGOR - Memasuki tahun politik, data Badan Pusat Statistik (BPS) selalu menjadi pembasahan yang menuai pro kontra di publik. Terlebih terkait data kemiskinan penduduk Indonesia per Maret 2018 dirilis, di mana angka kemiskinan turun jadi 9,82% atau mencapai 25,95 juta orang.

Angka ini mengalami penurunan 633,2 ribu penduduk miskin bila dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang atau 10,12%. Sekaligus menjadi angka pertama tingkat kemiskinan Indonesia berada pada persentase satu digit dan terendah sejak era krisis moneter (krismon) di tahun 1998.

Baca Juga: Perangi Kemiskinan lewat Kompetensi dan Pasar Kerja

Kepala BPS Suhariyanto menyatakan, bukan hal aneh bila data-data BPS masuk ke ranah politik jelang pemilihan umum (pemilu) presiden dan wakil presiden di 2019 mendatang. Namun dirinya menegaskan, BPS menyampaikan data sesuai dengan yang ada di lapangan dan menggunakan metode yang sama dari tahun-tahun sebelumnya.

Hal ini menegaskan BPS menjunjung tinggi independensi dalam melakukan pencarian, pengolahan, maupun penyampaian data.

"Kita jelaskan berulang kali, bahwa ketika ada capaian, kita bilang capaian. BPS menghitung angka kemiskinan sejak 1976. Metodologinya enggak berubah, mengacu pada guidance internasional, tidak hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga Thailand dan Vietnam," kata dia dalam acara workshop BPS di Hotel Aston, Bogor, Sabtu (24/11/2018).