SURABAYA - Bank Indonesia (BI) menilai ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia semakin maju, meski diakui masih tertinggal dari negara tetangga lainnya, seperti Malaysia. Setidaknya perkembangan terlihat dari kontribusi pembiayaan syariah dan pasar keuangan syariah kepada pembangunan nasional yang mulai bergeliat.
Deputi Gubernur BI Erwin Rijanto menyatakan, dari sisi pembiayaan, tak hanya pembiayaan sindikasi perbankan syariah untuk pembangunan infrastruktur dan pembiayaan sosial dari dana haji, namun juga adanya peran Surat Berharga Syariah Negara dan Sukuk korporasi dalam membiayai proyek pemerintah.
Baca Juga: Gubernur BI: Kewirausahaan Pesantren Dorong Pertumbuhan Ekonomi
"Selain pembiayaan syariah, pasar keuangan syariah juga lebih aktif setelah transaksi hedging syariah dan repo syariah dapat dilakukan oleh perbankan syariah," kata dia dalam seminar Kontribusi Pembiayaan dan Keuangan Syariah Pada Pembangunan Nasional di acara Indonesia Shari’a Economic Festival (ISEF) 2018, Surabaya, Selasa (11/12/2018).
Erwin menjelaskan, bila dibandingkan dengan kinerja pasar keuangan syariah pada 2-3 tahun yang lalu, maka saat ini terjadi peningkatan. Di mana adanya sindikasi pembiayaan perbankan syariah untuk proyek kelistrikan senilai Rp4 triliun, proyek jalan Tol Pasuruan-Probolinggo senilai Rp1,3 triliun, Pemalang-Batang senilai Rp400 miliar.
Hingga yang paling anyar, yakni pada 27 November 2018 lalu sebanyak 29 bank, termasuk 5 bank umum syariah dan BPD syariah memberikan pembiayaan sindikasi senilai Rp13,7 triliun. Adapun 5 bank syariah berkontribusi sebesar Rp2 triliun dalam penyaluran kredit tersebut.
Sementara dari Sukuk Korporasi, total akumulasi penerbitan pada tahun 2016 masih tercatat Rp20,4 triliun, namun Oktober 2018 menjadi Rp35,6 triliun. Rata-rata transaksi di pasar uang syariah Januari-Oktober 2018 kini sebesar Rp947 miliar, membaik dari kondisi di 2016 yang masih Rp780 miliar.
Baca Juga: Dorong Industri Halal, Gubernur BI: Masa Baju Koko Impor dari China
"Selain itu, terdapat pula penyaluran manfaat sosial dana haji kepada UKM senilai kurang lebih Rp50 miliar," ungkap dia.
Menurut Erwin, perkembangan itu semua didorong kerjasama yang erat antara BI dengan berbagai pihak, seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji.
"Juga didorong serta oleh pelaku pasar keuangan syariah utamanya perbankan syariah dan asosiasi pasar keuangan syariah," ucapnya.
(Kurniasih Miftakhul Jannah)